Manila | EGINDO.co – Filipina dan China telah sepakat untuk membangun lebih banyak jalur komunikasi untuk menangani masalah-masalah di Laut China Selatan yang disengketakan.
Hal ini menyusul pertemuan antara Presiden Ferdinand Marcos Jr dan Menteri Luar Negeri China Qin Gang yang sedang berkunjung di Manila pada Sabtu (22/4).
“Kami sepakat untuk membangun lebih banyak jalur komunikasi agar setiap peristiwa yang terjadi di Laut Filipina Barat yang melibatkan China dan Filipina dapat segera diselesaikan,” kata Marcos, menurut pernyataan yang dirilis oleh istana kepresidenan.
Manila mengacu pada bagian Laut China Selatan yang diklaim sebagai Laut Filipina Barat.
Marcos mengatakan bahwa kunjungan Qin sangat membantu dalam membicarakan berbagai hal dan melanjutkan upaya untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara tetangga ini.
Qin dan mitranya, Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo, mendiskusikan pandangan mengenai isu-isu strategis dan regional selama pembicaraan bilateral yang dimulai pada hari Sabtu.
Pada awal pembicaraan, Qin mengatakan bahwa kedua negara perlu bekerja sama untuk melanjutkan tradisi persahabatan, memperdalam kerja sama dan menyelesaikan perbedaan dengan baik. Dengan bekerja sama akan membantu mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia, tambahnya.
Manalo menegaskan kembali kepatuhan Filipina terhadap Kebijakan Satu China, sementara pada saat yang sama menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan.
Duta Besar China untuk Filipina minggu lalu menimbulkan kehebohan ketika ia menuduh negara Asia Tenggara tersebut “menyulut api” ketegangan regional dengan menawarkan perluasan akses pangkalan militer kepada Amerika Serikat, yang dituduhnya telah melakukan intervensi.
Filipina bulan ini mengumumkan lokasi empat pangkalan militer AS tambahan, tiga di antaranya menghadap ke utara ke arah Taiwan, yang diklaim oleh China sebagai wilayahnya.
Menteri Luar Negeri Manila mengatakan bahwa hubungan dengan Beijing lebih dari sekedar perbedaan mereka mengenai Laut China Selatan, yang dilalui oleh barang-barang yang diangkut dengan kapal senilai US$ 3 triliun setiap tahunnya dan diyakini kaya akan mineral dan cadangan minyak dan gas.
“Perbedaan-perbedaan ini seharusnya tidak menghalangi kita untuk mencari cara untuk mengelolanya secara efektif, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga Filipina, terutama para nelayan,” ujar Manalo, seraya menambahkan bahwa mata pencaharian mereka dirusak oleh insiden dan tindakan di wilayah perairan tersebut.
Sejak Marcos menjabat pada bulan Juni, Filipina telah mengajukan puluhan protes diplomatik atas kehadiran kapal-kapal penangkap ikan China dan apa yang disebutnya sebagai “tindakan agresif” China di wilayah perairan strategis tersebut.
Marcos akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Washington pada bulan Mei, beberapa hari setelah lebih dari 17.000 tentara Filipina dan AS menyelesaikan latihan militer gabungan terbesar yang pernah ada di negara Asia Tenggara tersebut, yang menuai kecaman dari Beijing.
Sumber : CNA/SL