ERP Elektronik Road Pricing, Jalan Berbayar, Yang Tertunda

AKBP (Purn) Budiyanto SSOS.MH (Pemerhati masalah transportasi)
AKBP (Purn) Budiyanto SSOS.MH (Pemerhati masalah transportasi)

Jakarta  | EGINDO.com                    – Pemerhati masalah transportasi AKBP (Purn) Budiyanto SSOS.MH, menegaskan berbagai solusi pembatasan lalu lintas untuk mengatasi kemacetan di Kota Jakarta , sudah dilaksanakan / digulirkan ,antara lain : sistem dengan skema three in one, Ganjil – Genap dan mewacanakan cara yang lebih efektif , yakni : ERP ( electronic road pricing ) atau Jalan berbayar.

Konsep yang sudah dilaksanakan , baik three in one maupun Gage (Ganjil-Genap), secara empiris masih didapatkan kelemahan – kelemahan yang berakibat pada tidak maksimalkan konsep tersebut untuk mengurai kemacetan,sebut Budiyanto.

Three in one berdampak kepada masalah – masalah sosial,  Joki berkerumun pada titik ruas penggal jalan pintu masuk akhirnya menimbulkan police hazard tersendiri, terjadinya eksploitasi anak untuk menarik simpatik atau belas kasih para pengguna jalan, bahkan beberapa kali terjadi kejadian tindak pidana ( joki mengambil barang dan sebagainya ),ujarnya.

Baca Juga :  Mekanisme Pembayaran ERP Agar Tidak Kena Sanksi

Banyaknya permasalahan berdampak kepada masalah sosial dan kriminal akhirnya Three In One dihapus diganti dengan Gage (GanjilGenap) ,kurang lebih tahun 2016. Dalam perjalanan berlangsungnya sistem Ganjil – Genap secara empiris belum mampu mengubah kemacetan di Jakarta.

Dalam jangka pendek Gage relatif dapat mengurangi tingkat kemacetan pada waktu dan ruas jalan tertentu. Namun dalam perjalanannya tidak dapat bertahan lama karena seiring dengan perjalanan waktu kendaraan akan bertambah terus,dan kapasitas jalan sulit untuk ditingkatkan khususnya di Jakarta karena salah satu pertimbangan lahan cukup mahal.

Perkembangan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan, akibatnya kemacetan khususnya di Jakarta sulit untuk diurai sehinga untuk mewujudkan kinerja lalu lintas yang maksimal di Jakarta,sulit dilaksanakan.

Baca Juga :  Minat Foxconn Pada Nissan Tertunda Di Tengah Pembicaraan Merger Honda

ERP (electronic road pricing ) sebagai program pentarifpan kendaraan pada ruas jalan tertentu / jalan dengan intasitas kepadatan tinggi merupakan pola pembatasan lalu lintas yang cukup efektif dengan dibantu perangkat tehnologi.

Ruas – ruas jalan yang kepadatan arus lalu lintas tinggi di pasang Perangkat ERP (electronik road pricing )  yang dapat mendeteksi identitas kendaraan bermotor dan Obu ( On board unit ) yang didalamnya terdapat saldo yang secara otomatis dapat terpotong saldonya apabila melewati jalan yang diberlakukan Sistem ERP (electronic road pricing ) Sistem dibuat sedemikian rupa sehingga dapat bekerja secara cepat dan otomotis yang mampu mendeteksi identitas mobil dan peralatan OBU atau sejenisnya.

Sayangnya sistem ERP yang sudah diwacanakan sejak tahun 2014 , sampai sekarang belum dapat terlaksana. Kalau kita membaca jejak digital rencananya awal ERP akan dilaksanakan tahun 2018 pada ruas-ruas penggal jalan tertentu, mundur tahun 2019 dan 2020 dapat terlaksana namun faktanya sampai sekarang belum dapat terlaksana dengan berbagai kendala ,antara lain :  Masalah lelang barang ,kemudian yang terakhir karena masalah Pademi covid- 19 dan kendala teknis lainnya.

Baca Juga :  "Avatar" Siap Salip "Avengers: Endgame" Jadi Film Terlaris

Sebenarnya sistem ERP cukup efektif untuk mengendalikan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan , kemudian out comenya hasil dari sistem ERP benefitnya dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan infrastrutur jalan dan fasilitas pendukungnya.

Komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang
Lalu lintas dan angkutan jalan akan mendorong akselerasi dari sistem ERP dapat terlaksana dengan cepat khususnya di Jakarta. Negara Asing yang sudah melaksanakan ERP antara lain : Singapura, Jepang, Malaysia dan Inggris.ujar Budiyanto.@Sn

Bagikan :
Scroll to Top