Empat T Jenderal Terseret Kasus Penyadapan, Ini Peran Masing-Masing

Kapolri Suyudi Ario Seto Menjelang Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR RI terkait Perkara Penyadapan Ilegal oleh Petinggi Polri, Kamis (12/11/2026)
Kapolri Suyudi Ario Seto Menjelang Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR RI terkait Perkara Penyadapan Ilegal oleh Petinggi Polri, Kamis (12/11/2026)

Jakarta|EGINDO.co Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran empat jenderal Polri yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya.

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Irjen Ahrie Sonta, mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi, serta Irjen Eko Hadi.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi menjelaskan bahwa Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp. Ia juga diduga menerima hasil akhir penyadapan.

Sementara itu, Slamet Uliandi diduga berperan sebagai penasihat monitoring center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.

Adapun Eko Hadi diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Sedangkan Ahrie Sonta diduga menerima perintah penyadapan, mengoperasikan proses penyadapan melalui operator, melaporkan hasilnya kepada Listyo Sigit, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Pengungkapan perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri dan menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyadapan. (Sn)

Scroll to Top