Ekonomi Daerah Melesat, Sinyal Positif Pertumbuhan Nasional 6%

Ilustrasi sinergi pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional 6%.
Ilustrasi sinergi pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional 6%.

Jakarta|EGINDO.co Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% pada tahun 2027 bukan sekadar angka di atas kertas. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyatakan bahwa target tersebut sangat realistis untuk dicapai, bahkan berpotensi melampaui ekspektasi seiring pesatnya geliat ekonomi di tingkat daerah.

Dradjad menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi nasional sangat bergantung pada akselerasi pertumbuhan di daerah. Jika momentum positif ini terus dipelihara, jalan menuju visi besar Presiden Prabowo Subianto—yaitu pertumbuhan ekonomi hingga 8%—akan semakin terbuka lebar.

“Target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 itu InsyaAllah amat sangat feasible dan bisa dicapai. Jika momentum ini terus dijaga, target Presiden sebesar 8% bukanlah hal yang mustahil,” ujar Dradjad dalam konferensi pers di Kantor Pusat Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Daerah Sebagai Mesin Penggerak

Aspirasi optimis tersebut berlandaskan pada data konkrit yang dirilis BPS. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa sepanjang semester I/2026, sebanyak 99 kabupaten/kota di Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6%.

Amalia menjelaskan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi nasional merupakan cerminan langsung dari kinerja agregat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Beberapa daerah bahkan mampu mencetak pertumbuhan melampaui 8%, antara lain:

  • Kabupaten Kendal, yang didorong pesat oleh sektor industri manufaktur.

  • Kabupaten Batang, yang terdongkrak signifikan berkat aktivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Peta Tantangan dan Langkah Ke Depan

Meski performa sejumlah wilayah menunjukkan tren positif, BPS memberi catatan bahwa masih terdapat beberapa provinsi yang pertumbuhannya berada di bawah rata-rata nasional. Ketimpangan ini menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera didorong agar ketimpangan antardaerah dapat diminimalkan.

Data performa daerah tersebut telah diserahkan BPS kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pijakan evaluasi dan perumusan kebijakan strategis ke depan. (Sn)

Scroll to Top