Jakarta|EGINDO.co Indonesia tengah menghadapi ujian ganda pada awal tahun 2026. Di satu sisi, pasar dikejutkan oleh gelombang pengunduran diri sejumlah pejabat teras di sektor ekonomi. Di sisi lain, pemerintah harus meyakinkan investor bahwa fondasi makroekonomi nasional tetap kokoh di tengah tensi geopolitik global yang kian memanas.
Menanggapi fenomena tersebut, Guru Besar Ekonomi Politik Internasional UMY, Faris Al-Fadhat, memberikan proyeksi yang cukup moderat. Menurutnya, meskipun terjadi gejolak di level birokrasi, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan pertumbuhan yang stabil sepanjang tahun ini.
“Dinamika global pasti merembet ke domestik. Namun, pembeda utamanya adalah sejauh mana pemerintah mampu menjaga konsistensi regulasi agar arus produksi dan perdagangan tidak terinterupsi,” ujar Faris (1/2/2026). Ia menggarisbawahi bahwa kepercayaan internasional sangat bergantung pada kepastian hukum dan kebijakan yang ramah investasi.
Namun, Faris memberikan catatan kritis terkait target pertumbuhan ekonomi di atas 5,1%. Ambisi tersebut dinilai cukup berat untuk direalisasikan mengingat ketidakpastian kebijakan tarif akibat persaingan dagang antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Senada dengan upaya menjaga stabilitas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa koordinasi antarlembaga terus diperketat. Melalui sinergi antara OJK, BEI, dan entitas pengelola aset negara, Danantara, pemerintah telah menyiapkan “obat kuat” untuk pasar modal Indonesia.
Beberapa langkah strategis yang akan segera diimplementasikan meliputi:
-
Demutualisasi Bursa: Transformasi struktur organisasi BEI agar lebih kompetitif dan sejajar dengan standar bursa global.
-
Ekspansi Likuiditas: Mewajibkan peningkatan porsi saham publik (free float) minimal hingga 15% guna memperdalam basis pasar.
-
Integritas Pasar: Pengetatan aturan beneficial ownership untuk membasmi praktik goreng-menggoreng saham (share pricing) yang merusak kredibilitas sistem keuangan.
Langkah antisipatif pemerintah Indonesia ini sejalan dengan sorotan lembaga internasional. Mengutip laporan Bloomberg, para analis pasar sering kali menekankan bahwa transparansi kepemilikan saham adalah faktor krusial bagi masuknya modal asing (FDI) di negara berkembang.
Selain itu, senada dengan analisis Faris Al-Fadhat, Reuters dalam ulasan ekonomi Asia Tenggara-nya baru-baru ini menyebutkan bahwa negara-negara dengan ketergantungan ekspor tinggi harus bersiap menghadapi volatilitas jika eskalasi tarif antara negara-negara besar terus meningkat pada kuartal kedua 2026.
Keberhasilan Indonesia melewati fase transisi kepemimpinan di sektor ekonomi ini akan sangat bergantung pada eksekusi reformasi di lapangan. Jika regulasi free float dan demutualisasi bursa berjalan mulus, tantangan dari pengunduran diri pejabat kemungkinan besar hanya akan menjadi riak kecil dalam perjalanan ekonomi nasional tahun ini. (Sn)