Ekonom Beberkan Sederet PR Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan sejumlah pejabat negara lainnya di Istana Negara hari ini, Rabu (25/10/2023)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan sejumlah pejabat negara lainnya di Istana Negara hari ini, Rabu (25/10/2023)

Jakarta|EGINDO.co Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan sejumlah catatan kepada Andi Amran Sulaiman, usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyampaikan, Kementerian Pertanian (Kementan) harus menyelesaikan masalah pupuk mengingat panen raya padi di berbagai daerah sentra produsen akan berlangsung pada Februari hingga Juni 2024. “Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar,” kata Bhima dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10/2023).

Selanjutnya, Kementan diminta untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN. Tujuannya, untuk mempercepat infrastruktur pertanian, utamanya perbaikan sarana irigasi, bendungan, dan gudang penyimpangan pangan di berbagai daerah.

Baca Juga :  KPK Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Suap Pegawai Pajak

Food Estate dan Reforma Agraria juga turut menjadi perhatian Celios. Bhima menyebut, Amran Sulaiman perlu mengurai benang kusut dari program tersebut.

Dengan begitu, optimalisasi lahan pertanian berkorelasi dengan naiknya produksi pangan, peningkatan ekspor produk agrikultur, dan mencegah deforestasi. Tak ketinggalan pula soal regenerasi petani. Bhima menuturkan, saat ini tenaga kerja usia produktif kian menjauhi sektor pertanian.

“Kuncinya adalah pemberian dukungan teknis, jaringan pasar, dan digitalisasi di sektor pertanian,” ujarnya.

Andi Amran juga diminta untuk memberantas korupsi di semua lini Kementan. Pasalnya, korupsi membuat bantuan pertanian tidak efektif, kurang tepat sasaran, dan jelas merugikan petani sekaligus APBN.

“Jangan ulangi kesalahan Menteri Pertanian sebelumnya yang terjerat korupsi,” tuturnya.

Baca Juga :  Frekuensi Perjalanan Ditambah, Jadwal Terbaru LRT Jabodebek

Di sisi lain, Kementan juga diminta untuk melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian pertanian dalam memecahkan berbagai persoalan di sektor ini.

Misalnya, dalam riset bibit unggul tahan cuaca ekstrem dan berbagai penelitian lainnya yang tepat guna. Pada kesempatan ini, Bhima juga menyelipkan pesan bagi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

Sebagai koordinator utama masalah pangan, Arief dinilai perlu tegas terhadap Menteri yang tak memiliki kinerja yang baik dalam mengendalikan hulu pertanian.

“Jangan segan untuk menegur, bahkan melaporkan ke Presiden apabila ada Menteri yang setengah hati dalam mendorong produksi pertanian,” pungkasnya.

Sumber: Bisnis.com/Sn

Bagikan :