Jakarta|EGINDO.co Pemerintah mulai menyiapkan langkah pengetatan belanja di berbagai kementerian dan lembaga sebagai respons atas meningkatnya ketidakpastian global. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah ambang batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa langkah efisiensi tersebut merupakan bagian dari strategi antisipatif apabila tekanan global semakin meningkat. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai skenario kebijakan guna menjaga stabilitas fiskal sejak dini.
Ia menegaskan bahwa penghematan anggaran menjadi opsi utama dalam kondisi kritis. Menurutnya, langkah pemangkasan belanja saat ini diambil agar defisit tidak melampaui batas yang telah ditetapkan undang-undang.
Kebijakan efisiensi tersebut masih bersifat fleksibel, dengan besaran penghematan yang dapat berubah mengikuti perkembangan situasi global, khususnya pergerakan harga minyak dunia. Fokus pengurangan anggaran diarahkan pada belanja non-prioritas, seperti pengeluaran barang dan jasa, perjalanan dinas, hingga potensi penyesuaian dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi kondisi fiskal secara berkala setiap bulan. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan jika tekanan eksternal semakin kuat.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mempertimbangkan opsi pelebaran defisit melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ia menilai kondisi fiskal nasional masih cukup terjaga meskipun terdapat potensi kenaikan harga energi global.
Menurutnya, pemerintah masih mengkaji dampak bersih dari kenaikan harga minyak terhadap APBN. Pasalnya, lonjakan harga energi umumnya diikuti peningkatan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti batu bara dan nikel, yang dapat mendongkrak penerimaan negara.
Sejumlah media seperti Reuters dan Bloomberg juga menyoroti tren global yang menunjukkan volatilitas harga energi akibat ketegangan geopolitik, yang berpotensi memengaruhi kebijakan fiskal negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah memilih untuk tetap berhati-hati dan mengedepankan fleksibilitas kebijakan. Langkah efisiensi dinilai sebagai instrumen awal untuk menjaga kesehatan fiskal tanpa harus mengambil kebijakan ekstrem seperti memperlebar defisit. (Sn)