Jakarta|EGINDO.co Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai gejolak harga energi global harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk merombak kebijakan subsidi BBM dan LPG di Indonesia. Ia berpandangan, tekanan kenaikan harga minyak dunia berpotensi memperbesar beban subsidi pemerintah, sekaligus mempersempit ruang fiskal dalam APBN jika tidak segera diantisipasi melalui reformasi kebijakan yang tepat.
Dalam keterangannya, Eddy menegaskan bahwa penyaluran subsidi energi saat ini masih menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran. Sejumlah temuan menunjukkan bahwa sebagian besar konsumsi BBM bersubsidi dan LPG justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu. Kondisi ini dinilai tidak hanya mengurangi efektivitas anggaran negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat subsidi.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan penataan ulang skema subsidi secara lebih terukur dan berbasis data. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan bahwa bantuan energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara.
Lebih lanjut, Eddy juga mengusulkan agar anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran dapat dialihkan ke sektor yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang, seperti pengembangan energi baru dan terbarukan. Menurutnya, strategi ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil di masa depan.
Sejumlah laporan dari media seperti Kompas dan CNBC Indonesia juga menyoroti bahwa reformasi subsidi energi menjadi salah satu agenda krusial dalam menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian global. Upaya tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional secara berkelanjutan. (Sn)