Jakarta | EGINDO.com – Soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan jika biaya membengkak berdasarkan hasil Survei Ahli Ekonomi Semester II oleh LPEM FEB UI mengungkapkan para ahli ekonomi atau ekonom cenderung memilih mengurangi skala program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketimbang menambah tekanan fiskal apabila biaya pelaksanaan program tersebut membengkak.
Disebutkan para ekonom masih meragukan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 46 dari 63 responden atau 73% ekonom memilih memperlambat perluasan program MBG apabila biaya pelaksanaannya jauh melampaui perkiraan saat ini. Sementara itu, sebanyak 45 responden atau 71% memilih mengurangi jumlah penerima manfaat. Kemudian sebanyak 34 responden atau 54% mendukung penghentian program MBG sepenuhnya jika kebutuhan anggarannya meningkat secara signifikan.
Mengutip yang tertulis laporan survei menulis. “Para ekonom menunjukkan preferensi yang jelas untuk menyesuaikan skala Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibandingkan meningkatkan komitmen anggaran apabila biaya pelaksanaannya jauh melebihi perkiraan saat ini,” tulis laporan survei tersebut, dikutip Senin (26/10/2026).
Sebaliknya, hanya sedikit ekonom yang mendukung keberlanjutan MBG melalui penyesuaian fiskal alternatif. Sebanyak delapan responden atau 13% memilih mengurangi anggaran per penerima manfaat, sedangkan masing-masing enam responden atau 10% mendukung peningkatan efisiensi program dan pemangkasan anggaran program pemerintah lainnya. Adapun pilihan untuk memperlebar defisit fiskal atau meningkatkan penerimaan negara masing-masing hanya didukung oleh dua responden atau 3%.
Diluar persoalan MBG, survei tersebut juga memperlihatkan bahwa para ekonom masih skeptis terhadap efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebanyak 11 responden menilai kebijakan fiskal saat ini sangat tidak efektif, sedangkan 21 responden menilainya tidak efektif. Kelompok terbesar, yakni 26 responden, berpendapat bahwa kebijakan fiskal tidak memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi. Hanya lima responden yang menilai kebijakan fiskal efektif, sementara tidak ada responden yang menilainya sangat efektif.
Skor tersebut relatif tidak berubah dibandingkan survei sebelumnya yang mencatat rata-rata minus 0,62. Para responden juga menunjukkan tingkat keyakinan yang relatif tinggi terhadap penilaian mereka, dengan rata-rata tingkat kepercayaan mencapai 7,90 dari skala 10. Ekonom Bersedia Toleransi Defisit Lebih Lebar Meski skeptis terhadap efektivitas kebijakan fiskal, para ekonom relatif bersedia menerima sejumlah tekanan fiskal dan makroekonomi demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Konsekuensi yang paling banyak dianggap dapat diterima adalah defisit fiskal yang secara persisten lebih lebar. Sebanyak 29 dari 63 responden atau 46% memilih opsi tersebut. Selanjutnya, sebanyak 23 responden atau 37% bersedia menerima inflasi yang sedikit lebih tinggi, sedangkan 22 responden atau 35% dapat menerima pelemahan nilai tukar rupiah secara struktural. Adapun peningkatan ketimpangan pendapatan yang bersifat sementara dan pelebaran defisit transaksi berjalan masing-masing dipilih oleh 17 responden atau 27%. Sementara itu, sebanyak 12 responden atau 19% bersedia menerima peningkatan peran pemerintah dalam perekonomian, sedangkan 11 responden atau 17% dapat menerima perlambatan pencapaian target lingkungan hidup.@
Bs/fd/timEGINDO.com