Jakarta | EGINDO.com – Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 12% pada tahun 2025, menggerus daya beli masyarakat disebabkan dampak dari banyaknya pemutusan hubugan kerja (PHK) yang dialami masyarakat sehingga daya beli masyarakat anjlok dan pasti berimbas kepada pertumbuhan konsumsi rumah tangga turut tersendat dan akhirnya secara nasional pertumbuhan ekonomi melambat.
Hal itu dikatakan pengamat sosial, ekonomi kemasyarakatan Dr. Rusli Tan, SH, MM kepada EGINDO.com pada Rabu (11/12/2024) di Jakarta kepada EGINDO.com menanggapi tentang kondisi ekonomi pada akhir tahun 2024 ini.
“Faktanya banyak toko dan restoran yang bangkrut, kemudian industri banyak yang mengurangi jumlah buruh atau melakukan PHK mulai dari 25 persen sampai 80 persen menandakan kondisi ekonomi lagi sulit,” kata Rusli Tan memberikan gambaran.
Katanya, jika pemerintah ingin mendapatkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam kondisi yang ada sekarang ini sebenarnya hanya mimpi karena pertubuhan ekonomi tidak bisa hanya kata-kata akan tetapi harus melihat kenyataan yang ada.
Pemerintah harus menurunkan PPN hingga 5% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menyebutkan PPN di Indonesia dari 5% hingga 12%. “Artinya PPN bisa 5% dan bisa 12% maka tergantung situasi dan kondisi ekonomi yang sedang terjadi dan pemerintah harus melihat bagaimana negara-negara tetangga yang PPN-nya masih dibawah 10% padahal tingkat pendapatan per kapita warga tinggi dibandingkan dengan Indonesia seperti Vietnam justru terus menurunkan PPN-nya pada 8% dan ternyata pertumbuhan ekonominya meningkat,” kata Rusli Tan menjelaskan.
Ditegaskan Dr. Rusli Tan, pemerintah sekarang ini harus meningkatkan investasi yang hanya di dalam negeri untuk menurunkan angka pengangguran yang sudah mengkhawatirkan. “Bila investasi meningkat maka berkembang pabrik, tumbuh industri yang menyerap tenaga kerja baru. Kini yang terjadi sebaliknya, investasi tidak tumbuh dan bahkan minus dengan banyaknya pabrik atau industri yang tutup menyebabkan PHK masal dan akhirnya penangguran bertambah,” katanya.
Rusli Tan memaparkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, pada bulan September 2024, kasus PHK sudah bertambah sebanyak 6.753 orang. Jika digabungkan sejak awal tahun, jumlahnya mencapai 52.993 pekerja. “Ini angka penangangguran yang tercatat sedangkan yang tidak tercatat lebih banyak lagi seperti para pekerja harian lepas, para buruh harian yang bekerja kalau ada pekerjaan, para pekerja di toko-toko, para pekerja di mall mall yang sudah tidak bekerja lagi pasti tidak tercatat akan tetapi itu adalah rakyat Indonesia,” katanya.
Doktor ekonomi dan praktisi ekonomi itu mendesak agar pemerintah melihat kondisi yang ada di masyarakat sehingga bisa lebih objektif dalam mengambil kebijakan. Katanya bisa dilihat geliat ekonomi di masyarakat, mulai dari penjual makanan dan minuman yang banyak tutup, mall mall pada tutup karena sepi pembeli. “Sepinya pembeli bukan karena harga-harga naik akan tetapi daya beli masyarakat yang lemah,” katanya.
Diberikannya contoh mall mall di Jakarta, restora, café yang biasanya ramai pembeli akan tetapi sekarang ini sepi hampir setiap hari, bukan saja pada saat hari kerja akan tetapi pada hari libur Sabtu dan Minggu juga sepi. Menurut Rusli Tan bila industri hidup dan berproduksi dengan baik, maka masyarakat punya penghasilan yang baik sehingga otomatis daya beli masyarakat akan naik, bila masyarakat tidak punya penghasilan maka daya beli masyarakat itu lemah. Apa yang mau dibeli jika tidak punya uang, tidak punya penghasilan pasti tidak punya uang.
Disayangkannya kini pemerintah hanya mengandalkan pemasukan dari pajak dan itu tidak baik, faktanya sekarang ini ketika industri banyak yang tutup, toko toko, mall mall dan restoran banyak yang tutup, daya beli masyarakat anjlok pasti penerimaan pajak menurun. Untuk itu katanya sebaiknya pemerintah jangan seluruhnya tergantung dari pajak, pemasukan negara harus dari banyak sektor karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya maka diberdayakan dengan baik pasti akan menghasilkan devisa yang lebih besar lagi tanpa membebani rakyat.@
Fd/timEGINDO.com