Jakarta | EGINDO.com – Pengangguran terus meningkat dan daya beli masyarakat terus menurun terus karena tidak punya uang untuk berbelanja kebutuhan hidupnya. Koruptor terus meningkat, rakyat terus dibebani berbagai pajak, pemerintah harus segera membuka lapangan kerja dan membebaskan berbagai pajak yang membebani rakyat.
Hal itu dikatakan pengamat sosial, ekonomi kemasyarakatan Dr. Rusli Tan, SH, MM kepada EGINDO.com pada Sabtu (18/7/2026) via seluler di Jakarta tentang kondisi daya beli masyarakat di Jakarta yang semakin lemah dan banyaknya pengangguran yang terlihat di lapangan.
Dikatakannya kini begitu gampangnya melihat anak-anak jalanan, pengemis, pemulung di ibukota Jakarta dan ketika dilakukan pembagian makanan begitu banyaknya yang berebut untuk mendapatkannya. Menurutnya seperti di Glodok, Pancoran, Kelapa Gading dekat Arta Gading sering ada pembagian makanan pada siang hari dan banyak yang menanti untuk mendapatkannya.
Menurut Rusli Tan, kondisi tersebut sebagai gambaran banyaknya masyarakat yang butuh makan dan tidak mempunyai pekerjaan. “Saya heran, pemerintah sekarang dengan jumlah menteri yang begitu banyak, pakai wakil menteri juga akan tetapi tidak bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, banyak mall mall yang sudah tutup bahkan Mangga Dua juga banyak yang sudah tutup,” katanya.
Dijelaskannya mall mall yang tutup jelas membuat hilangnya pekerjaan sebab satu toko saja di mall tutup, minimal dua orang pekerja tidak bekerja lagi. Satu toko bisa mempekerjakan dua sampai enam orang dan kemudian kalikan berapa ribu toko yang tutup. “Itu bagi yang sudah bekerja kemudian kehilangan pekerjaan. Bagaimana dengan yang belum mendapatkan pekerjaan, sebab setiap tahun ribuan siswa SLTA lulus, setiap tahun ribuan sarjana diwisuda. Mau kemana mereka itu bekerjanya dan pemerintah harus memikirkan itu,” katanya mempertanyakan.
Rusli Tan menegaskan bahwa amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, itu hak setiap warga negara yang harus diwujudkan pemerintah. “Presiden harus melaksanakan amanat UUD 1945, begitu yang diamanatkan UUD 1945 dan jika tidak mampu melaksanakan UUD 1945 itu maka berdasarkan UUD 1945, presiden sebagai kepala pemerintahan bisa dimakzulkan, diberhentikan,” kata Dr. Rusli Tan SH, MM.
Dinilainya sangat berbeda dengan kondisi lima tahun yang lalu seperti di PIK, Muara Karang, Pluit kini pada sepi. Dulu masih ramai tempat makan seperti di Old Shanghai dan lainnya. Kata Rusli Tan kondisi sepi itu karena daya beli masyarakat menurun dan daya beli masyarakat menurun disebabkan karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau menjadi pengangguran.
Pengangguran yang meningkat terus kata Rusli Tan akan menciptakan kerawanan sosial, tingkat kejahatan akan meningkat secara signifikan maka dari itu pemerintah harus segera mengatasi pengangguran tersebut. Diberikannya solusi untuk mengatasi pengangguran yang terus memberantas korupsi secara benar.
“Solusinya para koruptor harus dihukum berat, dimiskinkan karena koruptor negara bangkrut sehingga tidak bisa membuka lapangan kerja buat masyarakat. Uang dari pajak rakyat yang masuk ke APBN dikorupsi maka bagaimana negara mau melaksanakan pembangunan untuk rakyat maka pantas dihukum berat, bila perlu dihukum mati seperti yang dilakukan diluar negeri,” katanya menegaskan.@
Fd/timEGINDO.com