Jakarta | EGINDO.com – Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan saat ini terus menuai sorotan dari berbagai pihak dan berbagai aspek dari pelaksanaan MBG tersebut. Pengamat sosial, ekonomi kemasyarakatan Dr. Rusli Tan, SH, MM kepada EGINDO.com pada Sabtu (28/3/2026) di Jakarta mengatakan pembagian MBG tidak tepat, jangan dibagi di daerah perkotaan.
Rusli Tan meminta agar Pemerintah mengevaluasi program MBG menanggapi tentang pembagian MBG di daerah perkotaan, di provinsi yang masyarakatnya atau siswanya tidak masalah dengan makan siang. Menurutnya sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi yang mendalam dan membuka diri terhadap alternatif program lain yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Banyak mendapat MBG para siswa anak orang kaya, bahkan ada anak pejabat, cucu pengusaha maka MBG menjadi sia-sia, banyak menu MBG tidak dimakan siswa karena tidak butuh makanan seperti itu,” katan Rusli Tan.
Menurutnya jelas pembagian MBG tidak tepat sasaran jika dibagi di daerah perkotaan, daerah kota-kota besar di provinsi Indonesia karena selama ini juga tidak masalah dengan makan siang para siswa. Harusnya di kota kota kecil, di pinggiran kota atau di desa-desa pedalaman yang memang siswanya butuh makanan. “Jangan dibagi-bagi di sekolah perkotaan, di sekolah yang orangtuanya mampu. Hal itu terlihat MBG untuk mencari judul untuk menghabiskan anggaran uang rakyat dari APBN,” katanya.
Rusli Tan juga menduga dengan adanya keinginan yang sangat kuat dengan program MBG terlihat indikasi korupsi. “Lihat saja menu yang diberikan, tidak sesuai dengan anggarannya. Lucu-lucu karena terlihat banyak disunat anggarannya. Jadi jangan menyuburan korupsi,” katanya kesal.
Untuk tidak lucu-lucu menu yang diberikan maka skema distribusinya harus tepat. Programnya harus dievaluasi karena dalam skema distribusi kurang tepat dari yang dianggarkan Rp.15.000,- per porsi per siswa kenyataan yang diterima siswa tidak demikian.
Menurutnya, bahwa masalah utamanya terletak pada anggaran yang dikucurkan dari uang pajak rakyat untuk meningkatan gizi anak atau siswa ternyata tidak mencapai sasaran. Awalnya dana dari uang rakyat atau APBN itu meningkatkan gizi anak tapi tidak tercapai maka baiknya uang Rp 15.000 per porsi, per siswa itu diberikan saja kepada si anak dengan perhitungan Rp.15.000,- dikali 5 kali atau 5 hari sekolah dan kemudian dikali 4 atau 4 minggu maka junlah uang tersebut ditransfer langsung kepada rekening para murid sekolah.
Bila dikatakan orangtua tidak akan memberikan makanan bergizi bila dananya ditransfer kepada orangtuanya tidak memiliki alasan yang tepat sebab bagaimanapun juga para orangtua murid lebih paham selera anaknya dan masalah gizi anaknya. Dengan uang tersebut orang tua anak akan memberikan gizi yang terbaik kepada anaknya.
“Tidak mungkin orang tua tidak akan memberikan makanan bergizi yang terbaik kepada anaknya bila uangnya ada. Masalahnya banyak orangtua yang tidak memilili uang untuk memberikan makanan bergizi kepada anaknya,” kata Rusli Tan.
Ditegaskannya, pemerintah harus mengevaluasi program MBG yang ada sekarang. Berikan kepada yang membutuhkan, tidak kepada siswa yang orangtuanya mampu memberikan makanan bergizi kepada anaknya. Dikatakannya harus kepada siswa yang benar-benar membutuhkan.
Programnya harus dievaluasi sebab faktanya banyak menu MBG tidak dimakan siswa, terbuang percuma karena memang tidak dibutuhkan siswa. Dikatakannya jangan karena ada sesuatu dari program MBG itu yang menguntungkan sebagian pihak, lantas terus dipaksakan. “Harus diaudit total karena MBG itu pakai dana APBN, uang rakyat yang penggunaannya jangan sempat dikorupsi. Bila dikorupsi jelas ada kerugian negara,” kata Rusli Tan menandaskan.@
Fd/timEGINDO.com