Jakarta | EGINDO.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, pada Senin (8/9/2025). Pengamat sosial, ekonomi kemasyarakatan Dr. Rusli Tan, SH, MM kepada EGINDO.com pada Selasa (9/9/2025) di Jakarta menilai, pergantian posisi Menteri Keuangan saat ini membawa pekerjaan rumah yang cukup besar, terutama dalam mengembalikan daya beli masyarakat yang anjlok.
“Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati harus bisa menghapus berbagai macam pajak yang selama ini memberatkan rakyat sehingga membuat daya beli masyarakat anjlok dan berimbas kepada roda perekonomian yang terus menurun,” katanya.
Menurut Rusli Tan yang penting bagaimana agar kebocoran anggaran dapat diminimalkan atau dihentikan sehingga berbagai macam pajak tidak perlu dilakukan. Diberikannya contoh seperti Thailand, Vietnam yang menghapus berbagai macam pajak di negaranya sehingga dua tahun kemudian perekonomian negara tersebut bangkit dan naik. “Indonesia harus mencontohnya agar perekonomian Indonesia bangkit yang dimulai dari membaiknya daya beli masyarakat. Saya sudah berulang kali mengatakan untuk memulihkan daya beli masyarakat, hapuskan dari berbagai macam pajak sehingga daya beli masyarakat naik dan bila daya beli masyarakat kuat maka roda perekonomian akan berjalan baik,” katanya.
Rusli Tan juga meminta agar Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati harus mampu menjaga kesinambungan fiskal sekaligus menegakkan disiplin kebijakan. Katanya disiplin kebijakan seperti tidak mudah mencairkan dana APBN dari pajak rakyat untuk kegiatan yang tidak penting. “Jangan langsung mencairkan dana untuk kegiatan yang tidak penting. Kaji dan teliti dahulu urgensinya baru dicairkan dananya, bukan dana langsung dicairkan baru kemudian setelah dilaksanakan baru diaudit. Hal itu tidak tepat,” katanya.
Menurutnya, dalam jangka pendek, kredibilitas fiskal menjadi hal yang paling mendesak. RAPBN 2026 sudah menetapkan defisit 2,48% dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 639 triliun, dengan target pendapatan Rp 3.148 triliun dan belanja Rp 3.787 triliun. “Nah data yang ada harus menjadi acuan dalam mengeksekusi belanja, harus hati-hati dalam mempergunakan APBN,” katanya menegaskan.
Sekali lagi Rusli Tan menegaskan tentang pajak yakni jangan menambah beban kelas menengah, harusnya pajak tidak menambah beban masyarakat sehingga daya beli masyarakat lemah. Bila daya beli masyarakat lemah, pajak pasti menjadi beban. “Mengapa daya beli lemah? Karena masyarakat tidak memiliki pendapatan. Mengapa tidak memiliki pendapatan? Karena tidak memiliki pekerjaan, angka pengangguran kini sudah sangat mengkhawatirkan,” kata Rusli Tan menandaskan.@
Fd/timEGINDO.com