Jakarta|EGINDO.co Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja pada Kamis, 12 November 2026, untuk mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan rapat tersebut bertujuan mengungkap aktor intelektual, motif, serta jaringan yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan menggunakan sistem elektronik milik kepolisian.
Menurut Habiburokhman, DPR ingin memastikan pengusutan perkara berjalan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan sejumlah perwira tinggi kepolisian dan pertanggungjawaban hukum seluruh pihak terkait.
Kasus ini menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan memanfaatkan akses Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur hukum yang sah.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan jejak digital berupa berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS yang disebut terjadi sekitar Oktober 2026.
Komisi III menegaskan akan mengawal penanganan perkara tersebut agar seluruh fakta terungkap, termasuk siapa pihak yang memberikan perintah dan apa motif di balik dugaan penyadapan tersebut.
Melalui rapat kerja bersama Kapolri, DPR berharap proses penegakan hukum berlangsung transparan, profesional, dan menjangkau seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab. (Sn)