Oleh: Efendy Naibaho
Bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Sibolga, Sumatera Utara belakangan ini menimbulkan keprihatinan mendalam. Namun, di tengah situasi bencana tersebut, muncul narasi menyesatkan yang beredar di masyarakat dan media sosial. Hoax.
Narasi tersebut secara tendensius menggiring opini bahwa penyebab utama banjir di kedua wilayah tersebut adalah akibat aktivitas lahan yang dikaitkan dengan PT Torganda atau peninggalan almarhum DL Sitorus. Perlu ditegaskan kepada publik bahwa informasi yang mengaitkan kedua hal tersebut adalah tidak benar alias Hoax.
Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di masa bencana. Fokus utama saat ini seharusnya adalah pada upaya penanggulangan bencana dan membantu para korban terdampak, bukan menyebarkan fitnah atau hoax yang justru memperkeruh suasana. Sebaiknya, percayakan informasi mengenai penyebab bencana kepada analisis resmi dari instansi pemerintah terkait seperti BMKG, BNPB, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pemerintah Segel Perusahaan Perusak Lingkungan
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mencabut izin lingkungan. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyegel delapan perusahaan yang dinilai berkontribusi memperparah banjir di Sumatera. Namun pada awalnya, pemerintah tidak menyebutkan identitas korporasi tersebut.
Belakangan, baru empat nama yang disampaikan ke publik. Daftar Perusahaan yang disegel, Diduga Picu Banjir di Sumatera: PT AR, PT NSHE (NSHE), PTPN III dan PT TPL.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH), Diaz Hendropriyono menjelaskan empat perusahaan itu sudah disegel dan dalam pengawasan.
Menanggapi itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menuntut Menteri Lingkungan Hidup serta Menteri Kehutanan segera mempublikasikan seluruh nama perusahaan yang diduga memperparah banjir bandang dan longsor di Sumatera. WALHI menilai pemerintah bersikap tertutup, sehingga memicu kecurigaan publik dan membuka celah praktik-praktik yang tidak etis.
Direktur Eksekutif WALHI Sumut Rianda Purba menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban pemerintah, utamanya ketika menyangkut perusahaan yang merusak lingkungan. “Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan harus membuka identitas perusahaan, baik yang izinnya dicabut maupun yang masih dalam proses hukum. Kalau tidak dibuka, masyarakat tidak bisa turut mengawasi apakah perusahaan-perusahaan itu masih beroperasi dan terus merusak lingkungan atau hutan,” kata Rianda, Rabu (10/12/2025) lalu.
Dari sisi kehutanan, Menteri Kehutanan Raja Juli mengungkapkan timnya menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum di Sumatera Utara. Namun lagi-lagi, daftar lengkap perusahaan tersebut belum diumumkan. Pemerintah beralasan penegakan hukum masih berjalan.
Rianda menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan dalih untuk menutup informasi. Ia menyoroti potensi kepentingan di balik sikap tertutup pemerintah. “Sikap yang tidak transparan ini menimbulkan ketidakpastian dan rentan memicu praktik negatif, seperti pemerasan atau penyuapan agar identitas perusahaan tidak dipublikasikan, dihapus dari daftar, bahkan diganti dengan perusahaan lain. Karena itu WALHI Sumut patut menduga ada ‘transaksi’ di balik ketidaktransparanan ini,” ujarnya.
Lebih jauh, WALHI menegaskan bahwa banjir bandang tidak bisa dilihat semata-mata sebagai akibat kayu yang terbawa arus. “Kayu-kayu itu adalah bukti lapangan bahwa deforestasi terjadi. Ini bukan fenomena baru, tetapi akumulasi dari buruknya tata kelola hutan,” tegas Rianda.
Berdasarkan riset WALHI Sumut, terdapat tujuh perusahaan yang dinilai berkontribusi besar terhadap deforestasi di bentang alam Batang Toru atau Harangan Tapanuli, yakni PT R, PT NSHE, PTPN III, PT TPL (skema PKR), PT S, PT SOL, dan PLTMH. Total deforestasi dari aktivitas tujuh perusahaan itu mencapai 10.795,31 hektare, dengan penebangan sedikitnya 3.443.939 batang pohon hutan alami.
***
Penulis adalah Ketua Yayasan Pusuk Buhit, Efendy Naibaho