Jakarta | EGINDO.co – Dipastikan mulai September 2023 mendatang Indonesia akan dagang karbon sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menggenjot penggunaan energi bersih di dalam negeri.

Hal itu dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan Senin (24/7/2023) dalam acara Penandatanganan Implementing Arrangement (IA) UK PACT Carbon Pricing, di Jakarta.

Luhut memastikan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia dapat terlaksana pada September 2023 mendatang. Katanya Pemerintah Indonesia sejatinya telah memulai landasan penetapan harga karbon dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Sementara itu, untuk instrumen pelengkap lainnya, seperti peta jalan penetapan harga karbon sektoral, regulasi pertukaran karbon, regulasi perdagangan karbon internasional, dan inventarisasi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) secara bersamaan sedang dikembangkan.

Luhut menyebut, pada pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan ikut turun tangan melakukan pengawasan. Kemudian, pihak-pihak yang bisa terlibat dalam perdagangan karbon pun akan dibatasi.

Dinilainya mitigasi perubahan iklim Indonesia memerlukan pengendalian emisi karbon, yang dapat didukung oleh perdagangan karbon dan perpajakan. Dengan program Kemitraan UK PACT ini, Luhut berharap akan mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, industri dan transportasi dengan standar internasional.

Apalagi Indonesia juga mempunyai potensi tempat penyimpanan karbon antara 10 hingga 400 Giga Ton CO2 di reservoir minyak dan gas bumi (Migas). Adapun penerapan Carbon Capture Storage (CCS) bisa menjadi strategi jangka pendek yang penting dalam mengurangi emisi. Pengembangan metode CCS dengan kegiatan validasi dan verifikasi, dapat disusun melalui proyek percontohan.@

Bs/timEGINDO.co