Jakarta | EGINDO.com – Daya beli masyarakat semakin lemah, pengangguran diprediksi naik menjadi 5% pada tahun 2025. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan tingkat pengangguran Indonesia akan naik menjadi 5% pada 2025 dari 4,9% pada 2024. Dengan proyeksi ini, Indonesia berpotensi menempati posisi kedua tertinggi dalam tingkat pengangguran di Asia.
Kondisi ini dipandang sejumlah ekonom sebagai sinyal peringatan serius bagi perekonomian nasional. Halitu karena kenaikan pengangguran dapat menekan daya beli masyarakat secara signifikan. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang utama produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Pengangguran yang tinggi juga dapat memperlebar kesenjangan sosial dan memicu potensi ketidakstabilan. Dalam situasi seperti ini, kemiskinan dan tingkat kriminalitas dikhawatirkan akan meningkat, terutama di wilayah perkotaan yang rentan. Tingkat pengangguran yang terus meningkat mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri.
Bila hal itu tidak segera diatasi, dapat melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global. Tingginya pengangguran akan menjadi beban fiskal tambahan bagi pemerintah yang harus memperluas program bantuan sosial di tengah potensi menurunnya penerimaan pajak.
Sementara itu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa pada kuartal I-2025, Indonesia berhasil menciptakan sekitar 594.000 lapangan kerja baru. Namun, jumlah dinilai masih tergolong lambat dibandingkan kebutuhan pasar tenaga kerja nasional yang bertambah sekitar 2,5 hingga 3 juta orang setiap tahunnya.
Penciptaan lapangan kerja tidak bisa hanya mengandalkan investasi. Pemerintah perlu mempercepat program pelatihan tenaga kerja, mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memperluas program padat karya di berbagai daerah. UMKM yang saat ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dianggap sebagai kunci penting dalam upaya menekan angka pengangguran jika diberikan dukungan optimal.
Pemerintah juga didorong untuk melakukan reformasi pada sistem pendidikan agar lebih selaras dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk penguatan sektor ekonomi digital dan transisi energi. Tingginya angka pengangguran pada 2025 membawa sejumlah risiko yang perlu diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain melemahkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang tinggi juga mengancam stabilitas sosial dan politik, karena ketegangan sosial dapat merusak iklim investasi dan memperlambat pemulihan ekonomi.@
Bs/timEGINDO.com