Medan | EGINDO.co – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-XI di Bali pada 8-10 Maret 2023. Agenda utama Munas memilih Ketua Umum Gapki untuk periode 2023-2028.
Dwi Sutoro merupakan kandidat kuat menjadi Ketua umum (Ketum) memimpin Gapki kedepan. Dwi Sutoro yang saat ini sebagai Ketua Bidang Agro Industri Gapki diprediksi bakal menduduki Ketua umum Gapki yang merupakan organisasi besar dan strategis yang mengurusi komoditi kelapa sawit di Indonesia.
Keberadaan Gapki ke depan harus diperkuat sebab penggunaan minyak sawit mentah (CPO) sebagai minyak makanan dan non-makanan, menjadi kekuatan besar bagi kemajuan industri nasional. Keberadaan produksi CPO yang terus meninggi diproduksi Indonesia, akan menjadi kekuatan bagi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, termasuk organisasi yang menaunginya yakni Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Musyawarah Nasional (Munas) XI GAPKI, menjadi jalan bagi upaya penguatan GAPKI kedepan, yang mana salah satu bakal calon Ketua Umum GAPKI, Dwi Sutoro mengungkapkan, dirinya bakal terus mendorong GAPKI menjadi organisasi besar yang dibutuhkan perkebunan kelapa sawit nasional. Menurut Dwi, keberadaan perkebunan kelapa sawit kian digemari pasar global termasuk Indonesia.
Menurut Dwi Sutoro kepada wartawan Selasa (7/3/2023) kemarin, bahwa kekuatan besar sebagai produsen terbesar CPO harus diperkuat dengan pengembangan industri hilirnya.
“Keberadaan GAPKI sebagai organisasi harus kian memperkuat keberadaan perkebunan kelapa sawit nasional dan mengembangkan industri hilir nasional. Industri perkebunan kelapa sawit, kian menguat, jika pengembangan industri hilir sawit terus dilakukan,” kata Dwi.
Dijelaskannya, kesempatan besar bagi Indonesia, guna mengembangkan Propylene Glycol, jika produk hilir terus dikembangkan, maka berbagai produk terbarukan, dapat dihasilkan berbagai persoalan pada industri sawit dari hulu hingga hilir, harus segera diselesaikan satu per satu. Jangan sampai persoalan sawit terus terjadi, tanpa ada usaha menyelesaikannya.
Untu itu kata Dwi, penting untuk tunduk kepada aturan dan regulasi yang diterapkan pemerintah. Apabila ada aturan yang kurang relevan, maka akan berdampak terhadap semua. Oleh sebab itu, GAPKI sebagai organisasi harus kredibel sebagai Mitra pemerintah.@
Fd/timEGINDO.co