Jakarta|EGINDO.co Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau telah mencapai 2.713,26 hektare sepanjang periode 1 Januari hingga 24 Maret 2026. Luasan tersebut menunjukkan tren peningkatan yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap aktivitas ekonomi daerah, khususnya sektor perkebunan, transportasi, dan kesehatan masyarakat.
Wilayah yang terdampak signifikan mencakup Kabupaten Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, serta Indragiri Hilir—daerah yang selama ini dikenal sebagai pusat produksi kelapa sawit dan komoditas unggulan lainnya. Gangguan akibat kabut asap berisiko menurunkan produktivitas perkebunan serta menghambat distribusi barang dan jasa, terutama jika intensitas kebakaran terus meningkat.
Pemerintah Provinsi Riau merespons kondisi tersebut dengan menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 30 November 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat koordinasi lintas sektor sekaligus meminimalkan potensi kerugian ekonomi yang lebih besar.
Dalam upaya pengendalian, BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim gabungan terus mengintensifkan pemadaman melalui jalur darat maupun udara. Selain itu, langkah-langkah mitigasi juga mencakup evakuasi warga terdampak asap, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penguatan patroli di kawasan rawan kebakaran.
Sejumlah laporan media seperti Antara News dan Kompas.com menyoroti bahwa karhutla tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas ekonomi regional. Jika tidak ditangani secara optimal, kondisi ini dapat berdampak pada penurunan investasi, terganggunya rantai pasok, hingga meningkatnya beban biaya kesehatan akibat paparan asap.
BNPB pun mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembakaran lahan, guna mencegah eskalasi kebakaran yang dapat memperparah dampak ekonomi di wilayah tersebut. (Sn)