Dampak Ekonomi Polusi Udara Jakarta dan Terobosan Strategi Pemprov DKI

Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta|EGINDO.co Lonjakan polusi udara di kawasan megapolitan Jakarta kembali menjadi sorotan nasional. Berdasarkan pantauan data kualitas udara global pada Kamis (20/8/2026) pukul 06.00 WIB, Jakarta mencatatkan Indeks Kualitas Udara (AQI) sebesar 162. Angka tersebut menempatkan ibu kota pada kategori tidak sehat sekaligus menduduki posisi ketiga kota dengan polusi terburuk di dunia, tepat di bawah Kinshasa (AQI 208) dan Kuching (AQI 199).

Tingginya emisi tidak hanya mengancam kesehatan publik hingga memicu kewajiban penggunaan masker, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang signifikan. Tingkat polusi yang buruk berpotensi meningkatkan beban belanja kesehatan masyarakat, menurunkan produktivitas tenaga kerja, hingga memberikan tekanan ekstra pada APBD sektor kesehatan.

Guna menekan potensi kerugian ekonomi tersebut dan memulihkan kualitas lingkungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan tiga langkah strategis:

Integrasi Transportasi Antarkota: Pemprov perluas jangkauan rute Transjabodetabek—termasuk trayek Blok M menuju Alam Sutera, PIK 2, hingga Bandara Soekarno-Hatta—guna mengalihkan mobilitas penglaju dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Investasi Hijau dan Subsidi Mobilisasi: Sektor transportasi darat tercatat menyumbang hingga separuh dari total emisi gas buang di Jakarta. Sebagai solusinya, pemerintah menargetkan komversi 10.000 unit armada Transjakarta menjadi bus listrik pada 2030. Langkah ini diimbangi dengan kebijakan insentif berupa fasilitas tarif gratis bagi 15 kategori masyarakat tertentu.

Optimalisasi Infrastruktur Sampah: Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar padat (Refuse-Derived Fuel/RDF) di fasilitas Rorotan, Jakarta Utara, terus diakselerasi untuk mengurangi beban emisi dari sektor limbah domestik.

Sebagaimana dilansir dari Kompas.com dan Bisnis.com, efektivitas langkah-langkah hijau ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan partisipasi aktif publik. Transisi menuju mobilitas rendah emisi diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekonomi Jakarta tanpa mengorbankan daya dukung lingkungannya. (Sn)

Scroll to Top