Hong Kong | EGINDO.co – Country Garden, pengembang properti swasta terbesar di Tiongkok, menunda publikasi hasil keuangan tahun 2023 pada Kamis (28 Maret) dengan alasan perlu mengumpulkan lebih banyak informasi guna membuat estimasi dan penilaian akuntansi yang tepat.
“Karena volatilitas industri yang terus-menerus, lingkungan operasi yang dihadapi kelompok ini menjadi semakin kompleks,” katanya dalam sebuah pengajuan.
Pengembang tersebut, yang gagal membayar obligasi luar negeri senilai US$11 miliar akhir tahun lalu dan melewatkan pembayaran kupon sebesar 96 juta yuan (US$13,3 juta) bulan ini, awalnya menjadwalkan rapat dewan pada hari Kamis untuk menyetujui hasil tahun 2023.
Saham Country Garden akan ditangguhkan mulai 2 April, sambil menunggu publikasi hasil tahunan, sebagaimana diwajibkan berdasarkan aturan pencatatan.
Perusahaan mengatakan penangguhan perdagangan tidak akan berdampak material pada operasinya, dan pihaknya akan terus bekerja sama dengan auditornya, PricewaterhouseCoopers, untuk mempublikasikan hasilnya sesegera mungkin, tanpa memberikan tanggal publikasi baru.
Perusahaan yang saat ini sedang dalam proses restrukturisasi utang luar negeri juga menyatakan masih aktif melakukan diskusi dengan para kreditur.
Country Garden telah mempekerjakan Kroll untuk melakukan analisis likuidasi menjelang sidang pengadilan pada pertengahan Mei, Reuters melaporkan pada hari Rabu, seiring dengan rencana restrukturisasi utang luar negerinya.
Sektor properti Tiongkok telah terhuyung-huyung dari satu krisis ke krisis lainnya sejak tahun 2021 setelah tindakan keras peraturan terhadap leverage yang tinggi di kalangan pengembang memicu krisis likuiditas.
Dalam upaya meningkatkan likuiditas, Country Garden mengatakan pihaknya bekerja keras untuk merevitalisasi aset-aset besar dan komersial serta mengurangi biaya operasional.
Bersama dengan perusahaan patungan dan asosiasinya, grup ini berhasil mengirimkan lebih dari 600.000 unit rumah pada tahun lalu, tambahnya.
Perusahaan tersebut mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa 272 proyeknya dengan total kebutuhan pembiayaan sebesar 1,7 miliar yuan telah dimasukkan ke dalam “daftar putih” pada 15 Maret, sebuah mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas di sektor tersebut.
Berdasarkan mekanisme yang diluncurkan pada bulan Januari, pemerintah kota harus menyediakan daftar proyek properti daerah yang sesuai untuk mendapatkan dukungan pembiayaan, dan berkoordinasi dengan lembaga keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek tersebut.
Sumber : CNA/SL