Beijing | EGINDO.co – Pemerintah China pada Rabu (16 Maret) mengecam bantuan kemanusiaan Taiwan untuk Ukraina dan sanksi terhadap Rusia sebagai “mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain” setelah pulau itu mengumumkan akan mengirimkan lebih banyak dana yang disumbangkan oleh masyarakat untuk pengungsi.
Perang di Ukraina telah mengumpulkan simpati luas di Taiwan, dengan banyak yang melihat kesejajaran antara invasi Rusia dan ancaman militer yang ditimbulkan oleh China, yang memandang pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya sendiri.
Taiwan telah bergabung dalam sanksi yang dipimpin Barat terhadap Rusia.
Ditanya tentang bantuan dan sanksi Taiwan pada konferensi pers di Beijing, Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, mengatakan pemerintah Taiwan sedang mencoba untuk mengaitkan masalah ini untuk tujuannya sendiri.
“Otoritas Partai Progresif Demokratik menggunakan masalah Ukraina untuk memvalidasi keberadaan mereka dan mendukung isu panas, mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain,” katanya, mengacu pada partai yang berkuasa di Taiwan.
“Upaya mereka untuk menghasut konfrontasi dan menciptakan permusuhan melalui manipulasi politik tidak akan berhasil.”
Pemerintah Taiwan mengatakan bahwa di Ukraina ia memiliki kewajiban untuk berdiri bersama negara-negara demokrasi lainnya.
Selasa malam, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengumumkan donasi kedua senilai US$11,5 juta untuk membantu para pengungsi setelah donasi awal bulan ini sebesar US$3,5 juta. Presiden Tsai Ing-wen telah menghadiahkan satu bulan gajinya.
“Selama konflik ini, orang-orang Taiwan telah menunjukkan belas kasih yang tak terbatas,” kata kementerian itu mengutip Menteri Luar Negeri Joseph Wu dalam sebuah acara yang dihadiri oleh beberapa diplomat senior Barat yang berbasis di Taipei, termasuk duta besar de facto Uni Eropa.
China, yang telah menolak untuk mengutuk invasi Rusia, mengatakan pekan lalu Palang Merah China akan memberikan bantuan kemanusiaan senilai 5 juta yuan (US$786.000) ke Ukraina, bantuan pertama yang diumumkan secara publik ke negara itu sejak perang.
Sumber : CNA/SL