Beijing | EGINDO.co – Beijing pada Rabu (13/3) memperingatkan bahwa usulan larangan terhadap aplikasi berbagi video TikTok milik Tiongkok akan “akan berdampak buruk pada Amerika Serikat”.
Dewan Perwakilan Rakyat AS akan melakukan pemungutan suara pada Rabu malam mengenai rancangan undang-undang yang akan memaksa aplikasi tersebut memutuskan hubungan dengan pemiliknya di Tiongkok atau dilarang di Amerika Serikat.
Undang-undang ini merupakan ancaman terbesar terhadap aplikasi berbagi video, yang kini semakin populer di seluruh dunia dan menimbulkan ketakutan di kalangan pemerintah dan pejabat keamanan atas kepemilikan aplikasi tersebut di Tiongkok dan potensi kepatuhannya terhadap Partai Komunis di Beijing.
Menjelang pemungutan suara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengutuk usulan larangan tersebut.
“Meskipun Amerika Serikat tidak pernah menemukan bukti bahwa TikTok mengancam keamanan nasional AS, namun Amerika Serikat tidak berhenti menekan TikTok,” ujarnya.
“Perilaku intimidasi yang tidak dapat dimenangkan dalam persaingan yang sehat seperti ini mengganggu aktivitas bisnis normal perusahaan, merusak kepercayaan investor internasional terhadap lingkungan investasi, dan merusak tatanan ekonomi dan perdagangan internasional yang normal,” tambahnya.
“Pada akhirnya, hal ini pasti akan kembali merugikan Amerika Serikat,” kata Wang.
Pemungutan suara kemungkinan akan dilakukan pada pukul 10 pagi (22:00 waktu Singapura) dan diperkirakan akan berlangsung secara mayoritas dalam momen bipartisan yang jarang terjadi di Washington yang terpecah secara politik.
Nasib RUU ini masih belum pasti di Senat, karena tokoh-tokoh penting menentang tindakan drastis terhadap aplikasi yang sangat populer dan memiliki 170 juta pengguna di AS.
Presiden Joe Biden akan menandatangani RUU tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai “Undang-undang Perlindungan Orang Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing,” menjadi undang-undang jika RUU tersebut sampai ke mejanya, kata Gedung Putih.
TikTok dengan tegas menyangkal adanya hubungan apa pun dengan pemerintah Tiongkok dan telah merestrukturisasi perusahaan tersebut sehingga data pengguna AS tetap berada di negara tersebut, kata perusahaan tersebut.
CEO TikTok Chew Shou Zi berada di Washington, mencoba menggalang dukungan untuk menghentikan RUU tersebut.
“Undang-undang terbaru yang disahkan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan tanpa adanya audiensi publik, menimbulkan kekhawatiran Konstitusional yang serius,” tulis Michael Beckerman, wakil presiden TikTok untuk kebijakan publik, dalam suratnya kepada salah satu sponsor RUU yang dilihat oleh AFP.
Sumber : CNA/SL