Beijing | EGINDO.co – China telah menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Hsiao Bi-khim, duta besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat, dengan melarang dia dan anggota keluarganya memasuki China daratan, Hong Kong, dan Makau, demikian dilaporkan media pemerintah pada hari Jumat (7/4).
Sanksi-sanksi tersebut, yang diumumkan oleh Kantor Urusan Taiwan di China, juga melarang investor dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Hsiao untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan individu-individu di China daratan.
Sanksi-sanksi tersebut muncul setelah pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy saat singgah di Amerika Serikat minggu ini.
“Wow, RRC (Republik Rakyat China) baru saja menjatuhkan sanksi kepada saya lagi, untuk kedua kalinya,” Hsiao menulis di Twitter menanggapi pengumuman tersebut.
China juga menjatuhkan sanksi serupa kepada The Prospect Foundation, yang dikepalai oleh mantan menteri luar negeri Taiwan, dan Dewan Liberal dan Demokrat Asia, sebuah aliansi multinasional yang didirikan oleh Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan pada tahun 1993.
Kantor Urusan Taiwan China menuduh lembaga-lembaga tersebut mempromosikan gagasan “kemerdekaan Taiwan” secara internasional, demikian laporan media pemerintah.
Agustus lalu, setelah mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, China menjatuhkan sanksi termasuk larangan masuk bagi tujuh pejabat dan anggota parlemen Taiwan, termasuk Hsiao, yang dituduh sebagai “pendukung kemerdekaan”, yang menuai kecaman dari pulau yang diperintah secara demokratis tersebut.
China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan bukan negara yang terpisah. Pemerintah Taiwan membantah klaim China tersebut.
Pihak-pihak lain yang masuk dalam daftar sanksi bulan Agustus juga termasuk Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu dan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Taiwan Wellington Koo, serta para politisi DPP.
Sanksi-sanksi Cina akan memiliki dampak praktis yang kecil karena para pejabat senior Taiwan tidak mengunjungi Cina dan pengadilan Cina tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan.
Anggota parlemen DPP Chao Tien-lin mengatakan kepada wartawan bahwa sanksi terhadap Hsiao “tidak masuk akal”. “Ini tidak akan berdampak pada dirinya,” katanya kepada wartawan di parlemen.
Sumber : CNA/SL