Calon presiden Taiwan memilih utusan AS sebagai cawapres

Capres Taiwan Lai Ching-te dan cawapres Hsiao Bi-khim
Capres Taiwan Lai Ching-te dan cawapres Hsiao Bi-khim

Taipei | EGINDO.co – Hsiao Bi-khim, mantan utusan Taiwan untuk Amerika Serikat dan menyebut dirinya sebagai “pejuang kucing”, pada Senin (20/11) ditunjuk sebagai calon wakil presiden, Lai Ching-te, untuk pemilu di pulau itu pada bulan Januari.

Pemungutan suara pada 13 Januari itu terjadi pada saat Beijing meningkatkan tekanan militer dan diplomatik terhadap pemerintahan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Tiongkok mengecam pasangan Wakil Presiden Lai dan Hsiao sebagai “duo kemerdekaan”.

Hsiao, 52 tahun, telah menjadi duta besar de facto Taipei untuk Amerika Serikat sejak tahun 2020, dan secara luas dianggap di Washington sebagai diplomat yang memiliki koneksi baik dan cerdas. Dia juga dipandang oleh Tiongkok sebagai “penganut kemerdekaan”, dan Beijing telah memberikan sanksi dua kali terhadapnya.

Dia secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan Taiwan untuk Amerika Serikat pada hari Senin, menurut Kementerian Luar Negeri Taiwan.

Menyebut dirinya sebagai “pejuang kucing” – sebuah plesetan dari gaya “diplomasi prajurit serigala” yang tegas dari para pejabat Tiongkok – Hsiao mengatakan pada hari Senin saat konferensi pers bahwa dia siap untuk “berkomitmen penuh” pada kampanye presiden.

Baca Juga :  Latihan Militer China Meningkatkan Kemampuan Tempur Taiwan

“Saya pikir diplomasi itu seperti langkah kucing – Anda harus berhati-hati dalam setiap langkah yang Anda ambil,” katanya, mirip dengan bekerja di bawah “lingkungan strategis yang rumit untuk memaksimalkan hubungan Taiwan-AS”.

Lai, yang menyebut Hsiao sebagai “pejuang demokrasi”, menekankan perlunya “juru mudi yang stabil” karena keduanya akan mencalonkan diri untuk Partai Progresif Demokratik yang berkuasa.

“(Kami) akan memimpin negara dengan mantap dan tegas mengikuti jalan yang benar. Tolong beri kami kesempatan,” ujarnya.

Meskipun Amerika Serikat tidak mengakui Taiwan secara diplomatis, mereka adalah sekutu dan pemasok senjata paling terkemuka di pulau itu.

Selama tiga tahun masa jabatan Hsiao di Washington, dia telah memungkinkan hubungan AS-Taiwan menjadi “yang paling saling percaya” dalam sejarah, kata Lai.

Baca Juga :  Defisit APBN Diramal 1,7%-2% Akhir 2023, Di Bawah Target

September lalu, komite Senat AS menyetujui Undang-Undang Kebijakan Taiwan, yang memungkinkan Washington memberikan bantuan keamanan kepada Taipei sebesar US$4,5 miliar selama empat tahun.

Undang-undang tersebut juga menetapkan sanksi terhadap Tiongkok jika mereka menggunakan kekerasan untuk mencoba merebut Taiwan.

Bonnie Glaser, pakar urusan Taiwan-Tiongkok di German Marshall Fund Amerika Serikat, mengatakan Hsiao telah melakukan “pekerjaan luar biasa” dalam memajukan kepentingan Taiwan.

“Dia memahami cara kerja Kongres, peran utamanya dalam mendukung Taiwan, namun juga bagaimana bekerja dengan cabang eksekutif dan Kongres pada saat yang sama,” kata Glaser.

“Menolak China”

Bagi pemilih Taiwan, pasangan Lai-Hsiao akan mewakili platform partai tersebut untuk “melawan Tiongkok”, kata ilmuwan politik Chang Chun-hao dari Universitas Tunghai Taiwan.

“(Mereka) dapat menciptakan dampak yang kuat dalam isu-isu anti-Tiongkok dan pro-AS,” katanya kepada AFP. “Hsiao tidak hanya mewakili ideologi Taiwan tetapi dia juga memiliki peran yang pro-AS.”

Baca Juga :  Italia Perpanjang Pembatasan Virus Corona Hingga Paskah

Dia “kemungkinan akan dilihat sebagai suara yang konsisten dan moderat dalam pemerintahan Lai di masa depan”, kata Raymond Kuo, direktur Institut Kebijakan Taiwan di RAND Corporation.

Kantor Urusan Taiwan Tiongkok pada Rabu lalu mengecam pasangan Lai-Hsiao.

“Saya pikir setiap rekan senegaranya di Taiwan sangat memahami apa dampaknya terhadap situasi di Selat Taiwan ini,” kata juru bicara Zhu Fenglian, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Yang juga bersaing adalah Partai Kuomintang yang pro-Beijing dan Partai Rakyat Taiwan yang kurang mapan. Keduanya menjanjikan hubungan yang lebih hangat dengan Tiongkok jika terpilih.

Keduanya untuk sementara menyetujui aliansi, namun negosiasi terhenti mengenai kandidat dari partai mana yang akan mencalonkan diri sebagai presiden.

Semua partai mempunyai waktu hingga 24 November untuk secara resmi mendaftarkan kandidat mereka untuk pemilu tersebut.

Sumber : CNA/SL

Bagikan :