Jakarta|EGINDO.co Pekan depan, program Cakra Presisi akan mulai diterapkan di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang lalu lintas melalui sistem digitalisasi. Selain itu, Cakra Presisi juga dirancang untuk menghindari kontak langsung antara pelanggar dengan petugas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, termasuk praktik pungutan liar (pungli).
Penerapan Cakra Presisi berfokus pada efektivitas sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik, sekaligus meninggalkan metode penegakan hukum lama berupa tilang manual. Sistem tilang manual dianggap rawan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Meskipun demikian, sejumlah tantangan mengemuka, terutama terkait dengan keterbatasan jumlah Closed Circuit Television (CCTV) yang terkoneksi dengan sistem E-TLE. Saat ini, jumlah CCTV E-TLE yang terpasang di ruas-ruas jalan di Jakarta masih relatif terbatas dibandingkan dengan panjang jalan yang harus diawasi.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelarangan tilang manual justru dapat meningkatkan jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah yang belum terpantau oleh CCTV E-TLE. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan ketidaktertiban lalu lintas di jalan-jalan yang tidak terawasi oleh sistem elektronik.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk menghapuskan tilang manual dan sepenuhnya mengoptimalkan sistem E-TLE. Namun, keterbatasan infrastruktur CCTV menjadi kendala yang harus segera diatasi agar penerapan Cakra Presisi dapat berjalan efektif.
Menurut AKBP (Purnawirawan) Budiyanto, S.H., S.Sos., M.H., pemerhati transportasi dan hukum, penerapan Cakra Presisi adalah langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di bidang lalu lintas. Namun, ia menekankan pentingnya kajian mendalam dan persiapan yang matang sebelum program ini diterapkan secara penuh.
“Jumlah CCTV E-TLE yang terbatas harus menjadi perhatian serius, karena akan memengaruhi efektivitas program ini. Oleh karena itu, perlu ada rencana strategis untuk meningkatkan jumlah CCTV secara bertahap serta memastikan sistem ini dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata,” ujar Budiyanto.
Ia juga menambahkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif agar program ini dapat diterima dengan baik. Dengan demikian, tujuan utama Cakra Presisi untuk menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dapat tercapai.
Cakra Presisi adalah inovasi yang sejalan dengan visi Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang modern, profesional, dan berbasis teknologi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kajian kebijakan yang komprehensif, serta koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Dengan persiapan yang matang, Cakra Presisi diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan berkeadilan. (Sadarudin)