Jakarta|EGINDO.co Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya hubungan kuat antara tingkat pendidikan dan besaran upah buruh di Indonesia pada Februari 2026. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan pekerja, semakin besar rata-rata pendapatan yang diterima setiap bulan.
Dalam laporan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026 yang dirilis pada Rabu, 6 Mei 2026, BPS mengungkapkan bahwa buruh dengan pendidikan Diploma IV hingga Strata 3 memperoleh rata-rata upah bulanan sebesar Rp4,77 juta. Nilai tersebut sekitar 2,1 kali lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan pendidikan SD ke bawah yang hanya menerima rata-rata Rp2,23 juta per bulan.
Kelompok pekerja lulusan Diploma I hingga Diploma III juga mencatatkan pendapatan yang relatif tinggi, yakni mencapai Rp4,04 juta. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memperoleh rata-rata upah Rp3,17 juta, sedikit lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA yang berada di angka Rp3,08 juta. Adapun pekerja dengan tingkat pendidikan SMP menerima rata-rata penghasilan sebesar Rp2,55 juta.
BPS menilai peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi faktor utama yang memengaruhi produktivitas dan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional. Perbedaan pendapatan antarkelompok pendidikan juga menunjukkan bahwa kebutuhan industri terhadap tenaga kerja terampil terus meningkat di tengah transformasi ekonomi dan digitalisasi sektor usaha.
Selain kesenjangan berdasarkan pendidikan, BPS turut menemukan perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan pada seluruh jenjang pendidikan. Rata-rata penghasilan pekerja laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selisih terbesar tercatat pada kelompok lulusan Diploma I hingga III dengan jarak mencapai Rp1,72 juta per bulan.
Fenomena ketimpangan tersebut sebelumnya juga pernah disoroti oleh Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO). Dalam sejumlah kajiannya, ILO menyebut kesenjangan upah gender di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih dipengaruhi oleh akses pekerjaan formal, jenis industri, hingga peluang promosi jabatan yang belum setara.
Dari sisi ketenagakerjaan nasional, kondisi pasar kerja menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2026 mencapai 147,67 juta orang atau meningkat sekitar 1,9 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut ditopang oleh bertambahnya pekerja penuh waktu maupun pekerja paruh waktu.
Di saat yang sama, jumlah setengah pengangguran dan pengangguran terbuka mengalami penurunan secara tahunan. Kondisi ini dinilai mencerminkan mulai membaiknya aktivitas ekonomi domestik di tengah stabilisasi inflasi dan pemulihan sejumlah sektor industri.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, sebelumnya menilai peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi salah satu kunci untuk mendorong kenaikan produktivitas nasional. Menurutnya, dunia usaha kini semakin membutuhkan pekerja dengan kemampuan teknis dan adaptasi teknologi yang lebih tinggi agar mampu bersaing di pasar global.
BPS dalam berita resmi statistiknya menegaskan bahwa pekerja dengan pendidikan tinggi masih menikmati tingkat upah yang jauh lebih baik dibandingkan kelompok berpendidikan rendah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa investasi di sektor pendidikan tetap menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. (Sn)