Jakarta|EGINDO.co Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi intensitas puncak El Nino di Indonesia akan terjadi pada Agustus hingga September 2023. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan puncak El Nino diprediksi akan terjadi dengan intensitas lemah hingga moderat.
“Sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan. Kemudian juga produktivitas pangan atau berdampak pada ketahanan pangan,” katanya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) tentang antisipasi dampak El Nino, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023)..
Meski demikian, dia memastikan pemerintah telah melakukan berbagai antisipasi dampak El Nino sejak Februari-April 2023. . “Itu sudah berjalan (antisipasi), perlu diperkuat,” katanya, mengungkapkan.
Namun, lanjutnya, dampak El Nino tidak akan terjadi di semua wilayah di Indonesia. Ada kemungkinan satu wilayah mengalami kekeringan, namun wilayah sekitarnya mengalami bencana hidrometeorologi.
Hal itu, jelasnya, dikarenakan wilayah Indonesia yang dipengaruhi dua samudera, topografi wilayah yang bergunung-gunung, hingga dilewati jalur khatulistiwa. “Artinya bukan berarti seluruhnya serempak kering, ada disela-sela itu yang juga mengalami bencana hidrometeorologi basah,” katanya, menjelaskan.
Oleh karena itu, BMKG mengimbau seluruh masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dan mengatur tata kelola air. “Kemudian juga beradaptasi dengan pola tanam dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim yang sangat dinamis,” katanya, menambahkan.
Untuk diketahui, El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal. Fenomena itu terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur.
Adanya pemanasan SML ini mengakibatkan bergesernya potensi pertumbuhan awan dari wilayah Indonesia ke wilayah Samudera Pasifik Tengah. Sehingga akan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.
Menurut Dwikorita, sejumlah langkah strategis yang bisa dilakukan yaitu dengan optimalisasi penggunaan infrastruktur pengelolaan sumber daya ai. Seperti waduk, bendungan, embung dan sebagainya untuk menyimpan air di sisa musim hujan agar dimanfaatkan pada musim kemarau.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kekurangan air. Baik bagi kebutuhan masyarakat maupun untuk kebutuhan pertanian.
Selain itu, lanjut Dwikorita, pentingnya upaya pencegahan dan mensiagakan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, untuk mengantisipasi meningkatnya potensi karhutla. Terutama wilayah atau provinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
“BMKG sendiri terus melakukan pemantauan untuk mendeteksi titik panas atau hot spot menggunakan satelit. Jika BMKG mendeteksi potensi karhutla maka secara resmi BMKG akan mengeluarkan peringatan dini,” ujarnya.
Sumber: rri.co.id/Sn