Jakarta|EGINDO.co Pemerintah mengantisipasi potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 seiring lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya operasional maskapai penerbangan yang melayani jemaah haji Indonesia.
Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mulai menghitung kebutuhan tambahan anggaran dalam rapat terbatas bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar kenaikan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jemaah.
“Presiden meminta agar kami mencari skema terbaik sehingga tambahan biaya tidak memberatkan masyarakat, khususnya calon jemaah haji,” ujar Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dari sisi operasional, maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines telah mengajukan penyesuaian biaya. Hal ini dipicu oleh perubahan rute penerbangan (rerouting) untuk menghindari wilayah konflik serta kenaikan signifikan harga avtur global. Penyesuaian tersebut diperkirakan dapat mendorong kenaikan biaya hingga sekitar 61,48 persen per jemaah jika tidak diintervensi pemerintah.
Sejumlah media nasional seperti Kompas dan CNBC Indonesia juga melaporkan bahwa lonjakan biaya logistik dan transportasi menjadi faktor utama tekanan terhadap biaya haji tahun depan. Selain avtur, fluktuasi nilai tukar rupiah dan biaya layanan di Arab Saudi turut menjadi variabel yang diperhitungkan.
Pemerintah kini tengah mengkaji berbagai opsi pembiayaan, termasuk kemungkinan optimalisasi dana haji dan efisiensi komponen biaya lainnya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keterjangkauan biaya haji sekaligus memastikan kualitas layanan bagi jemaah tetap terjaga.
Di tengah dinamika global yang belum stabil, kebijakan fiskal dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap berjalan lancar tanpa menambah beban finansial masyarakat. (Sn)