Jakarta|EGINDO.co Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan bahwa proses redenominasi Rupiah bukanlah kebijakan yang dapat diterapkan secara instan. Dalam keterangan terbarunya, selasa (18/11/2025), BI menjelaskan bahwa redenominasi memerlukan empat tahapan besar dan dapat berlangsung hingga enam tahun sejak dimulainya penyusunan regulasi hingga masa transisi peredaran uang.
BI menguraikan bahwa tahapan tersebut mencakup penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Redenominasi Rupiah, penyiapan perangkat teknis dan sistem pembayaran, sosialisasi nasional, hingga penerbitan dan peredaran uang baru yang berjalan paralel dengan uang lama. Seluruh tahap ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi maupun persepsi publik.
Dalam penjelasan yang sama, BI menekankan perbedaan mendasar antara redenominasi dan sanering. Pada redenominasi, pemangkasan digit pada nominal tidak mengubah daya beli maupun nilai aset masyarakat. Nilai uang lama dan uang baru tetap setara, sehingga kedua jenis uang dapat digunakan secara bersamaan selama masa transisi tanpa menimbulkan kerugian.
Wacana redenominasi sendiri sebenarnya telah dikaji sejak tahun 2010. Namun hingga kini, BI menilai implementasinya belum menemukan momentum yang ideal. Prioritas otoritas moneter saat ini masih berfokus pada stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, serta penguatan fundamental ekonomi nasional.
Meski demikian, pemerintah dan BI menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah pada tahun 2026. Setelah regulasi tersebut disahkan, proses teknis baru dapat dimulai, termasuk desain uang baru, penyesuaian sistem keuangan, dan sosialisasi luas kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Dengan demikian, redenominasi tetap menjadi agenda jangka menengah yang menunggu kondisi ekonomi yang sepenuhnya kondusif, agar pelaksanaannya berjalan mulus dan memberikan manfaat optimal bagi sistem moneter Indonesia. (Sn)