Beredar Dokumen Sebut TNI Intervensi Soal Tambang Ilegal

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan tanggapannya soal beredarnya dokumen yang menyebut TNI intervensi agar tambang ilegal tak ditindak.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan tanggapannya soal beredarnya dokumen yang menyebut TNI intervensi agar tambang ilegal tak ditindak.

Jakarta|EGINDO.co Beredar salinan dokumen berjudul Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) berkop surat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan di media sosial Whats App pada Kamis (17/11/2022).

Pada salinan dokumen tersebut tertera klasifikasi rahasia.

Pada salinan dokumen pertama yang diunggah tertera nomor dokumen R/1253/IV/WAS/.2.4.2022/Divpropam tertanggal 7 April 2022.

Kemudian pada salinan dokumen ketiga yang diunggah tertera tanda tangan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo.

Terdapat tiga poin kesimpulan pada salinan dokumen ketiga tersebut.

Satu di antaranya menyatakan terkait adanya intervensi unsur TNI.

“a. bahwa di wilkum Polda Kaltim terdapat beberapa penambangan batubara ilegal yang tidak dilengkapi Izin Usaha Penambangan (IUP), namun tidak dilakukan upaya hukum dari pihak Polsek, Polres, Polda Kaltim dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang batubara ilegal selain itu adanya kedekatan Sdri. TAN PAULIN dan Sdri. LENY dengan PJU Polda Kaltim serta adanya intervensi dari unsur TNI dan Setmilpres;” tulis salinan dokumen tersebut.

Sebelumnya, telah beredar pula salinan dokumen serupa di media sosial Twitter.

Baca Juga :  Jet Tempur Rusia Diduga Langgar Wilayah Udara Finlandia

Bedanya, salinan dokumen yang beredar hari ini terdiri dari empat halaman.

Dokumen yang beredar hari ini tampak lebih utuh dan lengkap dibandingkan dengan yang sebelumnya.

Pada poin f di halaman kedua dan ketiga salinan dokumen menyebut nama Widia sebagai orang kepercayaan Kasum TNI dan Danramil Sebulu Kapten Lexi.

Berikut kutipannya:

“Di wilayah Polres Kutai Kartanegara Polda Kaltim khususnya di Polsek Sebulu dan Polsek Samboja ditemukan penambangan batubara ilegal namun tidak dilakukan penindakan dikarenakan adanya aliran dana koordinasi dari pengelola tambang batubara ilegal kepada pihak polsek. AKP AGUS KURNIADI, saat menjabat Kapolsek Sebulu pernah menerima uang koordinasi bulanan dari Kapten LEXI Danramil Sebulu sekitar Rp. 3.000.000,- s.d. Rp.5.000.000,- serta Rp.11.000.000,- untuk acara pisah sambut Kapolsek. IPDA TRIKO ARDIANSYAH, S.E. Kanit Reskrim Polsek Sebulu pernah menerima uang koordinasi dari Kapten LEXI sebanyak 7 kali, total sebesar Rp.28.000.000,- (berasal dari Sdri. WIDIA orang kepercayaan Kasum TNI) serta dari Ormas Ramaung sebesar Rp.4.000.000,- s.d. Rp.8.000.000, per bulan, uang tersebut dikompulir oleh Sdri. WILA ASTRIANA (PHL Polsek) dan didistribusikan kepada anggota Polsek Sebulu sebesar Rp.500.000,- s.d. Rp. 2.000.000,- setiap dua minggu sekali,” tulis dokumen tersebut.

Baca Juga :  Biden Menuju G20 Untuk Bicarakan Harga Energi,Rantai Pasokan

Tribunnews.com masih mencoba mengkonfirmasi kebenaran salinan dokumen tersebut kepada Mabes Polri.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merespons salinan dokumen baru beredar yang menyebut orang kepercayaan Kasum TNI dan Danramil Sebulu Kapten Lexi tersebut.

Andika mengatakan akan menelusuri info tambahan tersebut.

“Terima kasih infonya. Saya akan telusuri info tambahan ini,” kata Andika ketika dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (17/11/2022).

Kerahkan Tim Hukum

Andika telah mengerahkan Tim Hukum TNI untuk mencari bukti terkait dokumen beredar yang menyebut adanya unsur TNI yang melakukan intervensi agar tambang ilegal di Kalimantan Timur tidak ditindak.

Ia mengatakan Tim Hukum TNI masih terus mengumpulkan bukti-bukti permulaan dari instansi terkait.

“Tim Hukum TNI masih terus mengumpulkan bukti-bukti permulaan dari instansi terkait,” kata Andika saat dihubungi Tribunnews.com pada Sabtu (12/11/2022).

Telusuri Masalahnya

Beredar salinan dokumen berjudul Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) berkop surat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan di media sosial Twitter.

Pada salinan dokumen tersebut tertera klasifikasi rahasia.

Tiga salinan dokumen tersebut diunggah oleh akun Twitter @BosPurwa pada 6 November 2022.

Baca Juga :  Shipping Fokus LNG,Biofuel,Metanol Untuk Penuhi Target Emisi

Pada salinan dokumen pertama yang diunggah tertera nomor dokumen R/1253/IV/WAS/.2.4.2022/Divpropam tertanggal 7 April 2022.

Kemudian pada salinan dokumen ketiga yang diunggah tertera tanda tangan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo.

Terdapat tiga poin kesimpulan pada salinan dokumen ketiga tersebut.

Satu di antaranya menyatakan terkait adanya intervensi unsur TNI.

“a. bahwa di wilkum Polda Kaltim terdapat beberapa penambangan batubara ilegal yang tidak dilengkapi Izin Usaha Penambangan (IUP), namun tidak dilakukan upaya hukum dari pihak Polsek, Polres, Polda Kaltim dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang batubara ilegal selain itu adanya kedekatan Sdri. TAN PAULIN dan Sdri. LENY dengan PJU Polda Kaltim serta adanya intervensi dari unsur TNI dan Setmilpres;” tulis salinan dokumen tersebut.

Tribunnews.com masih mencoba mengkonfirmasi kebenaran salinan dokumen tersebut kepada Mabes Polri.

Sementara itu, Andika mengatakan akan menelusuri masalahnya.

“Terima kasih infonya. Akan saya telusuri dulu masalahnya,” kata Andika.

Sumber: Tribunnews.com/Sn

 

Bagikan :