Batal Terbitkan Obligasi Rp5,6 Triliun, Pemprov DKI Beralih ke Pinjaman PT SMI

Ilustrasi peralihan skema pembiayaan infrastruktur DKI Jakarta dari penerbitan obligasi yang dibatalkan menjadi pinjaman melalui PT SMI.
Ilustrasi peralihan skema pembiayaan infrastruktur DKI Jakarta dari penerbitan obligasi yang dibatalkan menjadi pinjaman melalui PT SMI.

Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan rencana penerbitan obligasi daerah tahun 2027 yang semula ditargetkan menghimpun dana sebesar Rp5,6 triliun. Sebagai gantinya, Jakarta akan beralih menggunakan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis ibu kota.

Kepastian peralihan skema pembiayaan ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026). Langkah ini sejalan dengan usulan Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menghindari risiko beban utang jangka panjang bagi pemimpin Jakarta pada periode berikutnya.

Menurut Tito, dana pinjaman dari BUMN di bawah Kementerian Keuangan tersebut tetap akan difokuskan untuk membiayai proyek-proyek krusial yang menyentuh langsung kebutuhan warga Jakarta, di antaranya:

  • Kesehatan: Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.

  • Transportasi: Pengembangan proyek LRT untuk mengurai kemacetan.

  • Lingkungan: Program penanganan dan pengendalian banjir.

Untuk mekanisme pelunasan, skema pinjaman melalui PT SMI menawarkan kemudahan pembayaran lewat pemotongan langsung Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan Pemerintah Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta.

Tito memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh langkah ini dan akan segera menerbitkan surat rekomendasi—yang menjadi syarat mutlak pencairan pinjaman PT SMI—setelah mendengar paparan langsung dari Gubernur Pramono Anung. (Sn)

Scroll to Top