Bangkok | EGINDO.co – Bank sentral dan kantor antipencucian uang Thailand akan menyelidiki klaim bahwa bank komersial Thailand memfasilitasi transaksi yang terkait dengan pembelian senjata oleh junta Myanmar, kata kementerian luar negeri pada Rabu (24 Juli).
Militer Myanmar menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada tahun 2021 dan melancarkan tindakan keras berdarah yang telah menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain telah memberikan sanksi kepada anggota junta Myanmar dan entitas-entitas dari kerajaan bisnisnya yang luas.
Sebuah laporan bulan lalu oleh seorang pakar PBB mengatakan bahwa junta mengimpor hampir US$130 juta dalam bentuk senjata dan perlengkapan militer dari pemasok yang terdaftar di Thailand pada tahun hingga Maret 2024.
Lima bank komersial di Thailand berperan penting dalam memfasilitasi transfer tersebut, yang jumlahnya lebih dari dua kali lipat dari total tahun sebelumnya, menurut pelapor khusus Tom Andrews.
Pada hari Rabu, pejabat pemerintah dan perbankan telah membahas “transaksi yang mungkin terkait dengan pembelian senjata dan perlengkapan militer serta pemerintah Myanmar”, kata juru bicara urusan luar negeri Thailand Nikorndej Balankura dalam sebuah pernyataan.
Bank of Thailand dan kantor anti pencucian uang “akan bersama-sama membentuk Satuan Tugas untuk menyelidiki transaksi ini”, katanya.
Ia tidak memberikan rincian tentang jangka waktu penyelidikan.
Kudeta, yang mengakhiri eksperimen demokrasi jangka pendek, menjerumuskan negara Asia Tenggara itu ke dalam kekacauan.
Di seluruh wilayah negara, junta sedang memerangi kelompok bersenjata etnis minoritas yang mapan serta “Pasukan Pertahanan Rakyat” yang pro-demokrasi.
Kelompok hak asasi manusia menuduh junta melakukan kemungkinan kejahatan perang saat berjuang untuk menghancurkan oposisi terhadap kudeta.
Lebih dari 5.400 orang telah tewas dan 27.000 orang ditangkap dalam tindakan keras junta sejak 2021, menurut kelompok pemantau lokal.
Sumber : CNA/SL