Bank Sentral Taiwan: Belum Ada Jadwal Peluncuran Mata Uang Digital

Mata Uang Taiwan
Mata Uang Taiwan

Taipei | EGINDO.co – Bank sentral Taiwan mengatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya tidak memiliki jadwal untuk meluncurkan mata uang digital, memperingatkan bahwa prosesnya akan “besar dan rumit”, tetapi pihaknya akan mengadakan dengar pendapat publik tentang masalah tersebut tahun depan untuk menyebarkan pengetahuan.

Bank sentral Taiwan telah mengerjakan uji coba untuk mata uang digital yang dikelola pemerintah, untuk memungkinkan orang menggunakan dompet digital dan melakukan pembayaran tanpa menggunakan kartu debit atau kredit.

“Meskipun bank saat ini tidak memiliki jadwal untuk menerbitkan mata uang digital bank sentral, dalam proses penelitian dan eksperimen berkelanjutan, pihaknya telah meningkatkan efisiensi pemrosesan dan penerapan inovatif sistem pembayaran,” katanya dalam sebuah laporan kepada parlemen.

Baca Juga :  FREN Minta Restu RUPSLB, Tawarkan Maksimal 234 Miliar Saham

Mengingat peluncuran mata uang tersebut akan memengaruhi banyak orang, maka perlu untuk mengomunikasikannya secara luas, dan dengar pendapat publik serta forum akan diadakan tahun depan untuk mempromosikan pengetahuan tentang mata uang tersebut, kata bank tersebut, sebelum gubernurnya Yang Chin-long menjawab pertanyaan anggota parlemen pada hari Senin.

“Promosi mata uang digital bank sentral adalah proyek besar dan rumit yang perlu dilakukan untuk waktu yang lama,” tambahnya.

Sebanyak 134 negara yang mewakili 98 persen ekonomi global kini tengah menjajaki versi digital mata uang mereka, dengan lebih dari setengahnya dalam tahap pengembangan lanjutan, uji coba, atau peluncuran, menurut sebuah studi yang dirilis pada bulan Maret.

Baca Juga :  Militer Taiwan Hadapi Lebih Dari Sekadar Masalah Perekrutan

Para pendukung mengatakan mata uang digital akan memungkinkan fungsionalitas baru dan menyediakan alternatif untuk uang tunai fisik. Namun, mata uang digital juga telah memicu protes di sejumlah negara atas potensi pengintaian pemerintah.

Sumber : CNA/SL

Bagikan :
Scroll to Top