Jakarta|EGINDO.co Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti sejumlah ketidaksesuaian angka dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Perbedaan tersebut ditemukan pada target pertumbuhan ekonomi hingga pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan, target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2027 pada 14 Agustus 2026 mencapai 6%. Namun, angka yang tercantum dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN justru sebesar 5,9%.
Perbedaan juga ditemukan pada anggaran program MBG. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut alokasi MBG untuk 2027 sebesar Rp240 triliun, sesuai dengan angka dalam Buku II. Akan tetapi, lampiran Buku III Narasi Himpunan RKAKL 2027 mencantumkan angka Rp480 triliun.
Said menilai kesalahan pencantuman angka tersebut terlalu sering terjadi dan meminta pemerintah melakukan perbaikan terhadap dokumen RAPBN sebelum pembahasan berlanjut.
Selain persoalan angka, Banggar DPR juga mempertanyakan sejumlah indikator ekonomi yang sebelumnya telah dibahas dan disepakati bersama pemerintah, tetapi belum tercantum dalam dokumen RAPBN 2027.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyoroti antara lain Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), tingkat kemiskinan ekstrem, serta target penciptaan lapangan kerja baru.
Pemerintah kemudian memastikan indikator tersebut akan dimasukkan kembali dalam proses pembahasan RAPBN 2027. Untuk 2027, NTP ditargetkan berada pada kisaran 126–128, sedangkan NTN sebesar 106–110.
Sementara itu, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka 0% dan penciptaan lapangan kerja baru mencapai sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta pekerjaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah terbuka melakukan penyempurnaan terhadap dokumen RAPBN selama proses pembahasan bersama DPR.
“Diskusi ini untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga,” ujar Purbaya dalam rapat dengan Banggar DPR, Jumat (28/8/2026).
Dengan adanya koreksi tersebut, pembahasan RAPBN 2027 tidak hanya akan menentukan besaran anggaran dan target fiskal, tetapi juga memastikan seluruh angka serta indikator ekonomi yang menjadi acuan pemerintah tercantum secara konsisten dalam dokumen resmi. (Sn)