Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Australia mengumumkan rencana untuk menaikkan kuota mahasiswa internasional menjadi 295.000 orang pada tahun 2026, meningkat 9 persen dari batas sebelumnya yang ditetapkan sebanyak 270.000 pada tahun 2024. Kebijakan ini menargetkan pelamar dari kawasan Asia Tenggara sebagai prioritas utama, sebagaimana diberitakan The Straits Times, Selasa (5/8/2025).
Pengumuman ini disampaikan pada Senin (4/8/2025) sebagai bagian dari strategi pendidikan internasional baru yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor pendidikan dan kepentingan nasional Australia. Menteri Pendidikan Australia, Jason Clare, menegaskan bahwa peningkatan kuota ini harus disertai dengan tanggung jawab dari institusi pendidikan tinggi, terutama terkait penyediaan fasilitas tempat tinggal yang memadai bagi mahasiswa.
“Kami ingin memastikan pertumbuhan pendidikan internasional tidak mengabaikan kebutuhan mahasiswa dan tetap mendukung kepentingan nasional Australia,” ujar Clare.
Pada tahun fiskal 2023, Australia menerbitkan hampir 600.000 visa pelajar — jumlah tertinggi sejak pandemi Covid-19 — dengan mayoritas pelajar berasal dari Tiongkok dan India. Untuk mengatasi lonjakan migrasi dan tekanan terhadap harga perumahan, pemerintah sebelumnya memperketat aturan imigrasi dan menggandakan biaya visa pelajar pada 2024.
Pemerintah juga merencanakan pengetatan celah hukum yang selama ini dimanfaatkan mahasiswa asing untuk memperpanjang izin tinggal secara berkepanjangan tanpa tujuan akademik yang jelas.
Dalam pembagian kuota baru tahun 2026, sekitar dua pertiga akan dialokasikan bagi universitas dan sisanya untuk lembaga pelatihan keterampilan vokasional. Universitas yang berhasil merekrut lebih banyak mahasiswa dari Asia Tenggara juga akan mendapat alokasi kuota tambahan, sebagai bagian dari penguatan hubungan dengan kawasan ASEAN.
Mengutip laporan ABC News Australia, strategi ini juga menuntut universitas besar untuk menunjukkan bukti ketersediaan akomodasi yang layak bagi seluruh mahasiswa, baik lokal maupun asing, sebagai syarat mendapatkan tambahan kuota.
Sementara itu, menurut The Guardian Australia, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan lanjutan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi dalam mengelola mahasiswa internasional, termasuk sistem pelaporan yang lebih ketat terhadap lembaga yang menyalahgunakan visa pelajar sebagai jalur migrasi terselubung.
Kebijakan ini sekaligus menunjukkan komitmen Australia untuk tetap menjadi salah satu tujuan utama pendidikan tinggi global, namun dengan kontrol yang lebih ketat dan arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dalam negeri.
Sumber: rri.co.id/Sn