Australia dan Papua Nugini Tandatangani Perjanjian Pertahanan ‘Bersejarah’

 PM James Marape bersama PM Anthony Albanese
PM James Marape bersama PM Anthony Albanese

Sydney | EGINDO.co – Sebuah kesepakatan pertahanan yang akan ditandatangani minggu ini memungkinkan warga Papua Nugini bertugas di militer Australia, ungkap Canberra pada Senin (15 September). Perjanjian tersebut dipandang sebagai upaya untuk melawan meningkatnya pengaruh Beijing di Pasifik.

Perjanjian pertahanan baru ini akan ditandatangani oleh Perdana Menteri Anthony Albanese dan James Marape pada hari Rabu di Port Moresby, sebagai bagian dari perayaan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini dari Australia.

Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menyebut kesepakatan ini sebagai “bersejarah”.

Ia mengatakan militer Australia telah terbuka untuk warga negara asing dari Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat sejak tahun lalu.

“Saat itu kami mengatakan akan mengincar Pasifik,” ujarnya kepada stasiun televisi nasional ABC.

“Perjanjian yang akan kami tandatangani dengan PNG mempertimbangkan hal ini,” ujarnya.

“Masih banyak yang harus dilakukan untuk menempuh jalur itu, tetapi kami tentu tertarik pada bagaimana kami dapat merekrut warga Papua Nugini langsung ke ADF,” tambah Marles, merujuk pada militer Australia.

Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari perjanjian keamanan menyeluruh yang ditandatangani antara kedua negara pada tahun 2023.

Media Australia mengatakan bahwa kesepakatan ini akan memungkinkan warga negara Papua Nugini untuk bertugas di Angkatan Pertahanan Australia dengan gaji yang sama dengan anggota lainnya dan memulai jalur menuju kewarganegaraan.

Menteri Pertahanan Papua Nugini, Billy Joseph, mengatakan bahwa kesepakatan ini “mempromosikan keamanan regional”.

“Papua Nugini yang aman adalah Australia yang aman, dan Australia yang aman adalah Papua Nugini yang aman,” ujarnya.

Berjarak kurang dari 200 km dari perbatasan paling utara Australia, Papua Nugini adalah negara bagian terbesar dan terpadat di Melanesia.

Tiongkok telah berkomitmen memberikan miliaran dolar kepada negara-negara Pasifik selama dekade terakhir, mendanai rumah sakit, stadion olahraga, jalan raya, dan pekerjaan umum lainnya.

Ini adalah pendekatan yang tampaknya membuahkan hasil.

Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.

Canberra telah meningkatkan keterlibatannya dengan kawasan tersebut dalam upaya untuk melawan pengaruh Beijing.

Albanese berada di Vanuatu minggu lalu untuk membahas kesepakatan yang bertujuan mempererat hubungan Australia dengan negara Pasifik tersebut.

Namun, kesepakatan itu tidak ditandatangani, dengan Perdana Menteri Jotham Napat mengutip kekhawatiran bahwa kata-katanya akan membatasi kemampuan Vanuatu untuk mengakses dana untuk “infrastruktur penting” dari negara lain.

Sumber : CNA/SL

Scroll to Top