Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan terobosan pembiayaan baru guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur ibu kota. Pada tahun 2027 mendatang, Pemprov DKI berencana meluncurkan surat utang atau obligasi daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp3,5 triliun.
Langkah ini dirancang untuk menopang berbagai proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Dana segar hasil penerbitan instrumen investasi ini akan dialokasikan ke sejumlah sektor krusial, seperti perluasan rute transportasi massal LRT koridor Manggarai–Dukuh Atas, peningkatan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga pembangunan gedung sekolah baru.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa usulan pembiayaan kreatif ini telah mengantongi lampu hijau secara prinsip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saat ini, skema tersebut masuk dalam agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama jajaran legislatif.
“Prinsipnya Kemenko Perekonomian sudah menyetujui. Kita targetkan nilai Rp3,5 triliun ini bisa resmi meluncur pada 2027,” ujar Pramono saat memberikan keterangan usai agenda Capacity Building Penerbitan Obligasi di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Pramono menambahkan, persiapan matang telah dilakukan melalui serangkaian konsultasi intensif dengan berbagai institusi keuangan bereputasi global dan nasional, termasuk Bank Dunia (World Bank), UNDP, Bank Indonesia (BI), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika terealisasi sesuai jadwal, DKI Jakarta bakal mencatatkan sejarah sebagai pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi daerah.
Dukungan Legislatif dan Kesiapan Payung Hukum
Langkah berani Pemprov DKI mendapat respons positif dari kalangan parlemen daerah. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menilai skema obligasi bisa menjadi pemicu (benchmark) bagi provinsi lain dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara mandiri.
Untuk memperlancar proses tersebut, DPRD DKI berkomitmen menyiapkan koridor hukum yang memadai. Suhud menegaskan pihaknya siap mengusulkan rancangan peraturan daerah (perda) pendukung agar mekanisme pembiayaan alternatif ini berjalan akuntabel dan memiliki landasan regulasi yang kokoh.
Sorotan Bappenas: Menjaga Kredibilitas dan Manfaat Jangka Panjang
Meningkatnya kebutuhan pembangunan di tengah terbatasnya ruang fiskal daerah menjadikan pembiayaan kreatif sebagai sebuah kebutuhan mendesak. Hal senada disampaikan oleh Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka.
Meski demikian, Putut mengingatkan bahwa penerbitan surat utang daerah menuntut tanggung jawab besar. Pemerintah daerah dituntut memiliki tingkat kepercayaan publik serta peringkat pemeringkat efek (credit rating) yang solid.
“Obligasi daerah hanya akan terserap pasar jika tata kelola pemerintahannya teruji kredibel. Selain itu, alokasi dananya wajib difokuskan pada proyek produktif yang memberikan imbal hasil ekonomi jangka panjang, bukan untuk belanja operasional atau proyek jangka pendek yang bersifat konsumtif,” tegas Putut. (Sn)