Washington | EGINDO.co – Departemen Keuangan AS telah menetapkan aturan baru pada hari Jumat yang mewajibkan pialang kriptocurrency, termasuk bursa dan prosesor pembayaran, untuk melaporkan informasi baru mengenai penjualan dan pertukaran aset digital pengguna kepada Internal Revenue Service (IRS).
Persyaratan baru ini bertujuan untuk menindak pengguna kripto yang mungkin tidak membayar pajak mereka, dan berasal dari Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Pekerjaan bipartisan 2021 senilai $1 triliun. Saat undang-undang ini disahkan, perkiraan menunjukkan bahwa aturan baru ini dapat menghasilkan pendapatan hampir $28 miliar dalam satu dekade.
Aturan ini akan diberlakukan secara bertahap mulai tahun depan untuk musim pengisian pajak 2026, dan menyesuaikan persyaratan pajak untuk kriptocurrency dengan persyaratan pelaporan pajak yang sudah ada bagi pialang instrumen keuangan lainnya, seperti obligasi dan saham, kata Departemen Keuangan.
Aturan final telah dimodifikasi dari proposal asli Departemen Keuangan untuk membatasi beberapa beban bagi pialang dan menerapkan persyaratan baru secara bertahap, kata pejabat Departemen Keuangan. Aturan ini juga mencakup ambang batas $10,000 untuk pelaporan transaksi yang melibatkan stablecoin, jenis token kripto yang biasanya diikatkan pada aset seperti dolar AS.
Industri kriptocurrency melakukan kampanye surat komentar setelah Departemen Keuangan mengusulkan aturan tersebut tahun lalu, dengan argumen bahwa lingkup definisi pialang dalam proposal terlalu luas dan persyaratan tersebut melanggar privasi pemilik kripto.
Departemen Keuangan menyatakan telah meninjau lebih dari 44.000 komentar terkait proposal tersebut. Mereka juga mengindikasikan rencana untuk mengeluarkan aturan tambahan tahun ini guna menetapkan persyaratan pelaporan pajak bagi pialang non-kustodial, termasuk bursa kripto terdesentralisasi.
Dalam rilisnya, Departemen Keuangan menekankan bahwa pemilik kripto “selalu wajib membayar pajak atas penjualan atau pertukaran aset digital” dan bahwa aturan baru tersebut “hanya membuat persyaratan pelaporan… untuk membantu wajib pajak mengajukan pengembalian pajak yang akurat dan membayar pajak yang terutang sesuai hukum saat ini.”
Aturan tersebut memperkenalkan formulir pelaporan pajak baru yang disebut Formulir 1099-DA, yang bertujuan membantu wajib pajak menentukan apakah mereka berutang pajak, dan akan membantu pengguna kripto menghindari perhitungan rumit untuk menentukan keuntungan mereka, menurut Departemen Keuangan.
Pialang harus mengirimkan formulir tersebut baik kepada IRS maupun pemegang aset digital untuk membantu persiapan pajak mereka.
Saat ini, IRS mensyaratkan pengguna kripto untuk melaporkan banyak aktivitas aset digital dalam pengembalian pajak mereka, tanpa memandang apakah transaksi tersebut menghasilkan keuntungan. Pengguna diharuskan melakukan perhitungan tersebut sendiri, dan platform-platform di mana aset digital diperdagangkan tidak memberikan informasi tersebut kepada IRS.
Sumber : CNA/SL