Washington | EGINDO.co – Amerika Serikat dan Mikronesia telah sepakat untuk memperbaharui sebuah pakta strategis utama, kata utusan presiden AS Joseph Yun, menambahkan bahwa ia berharap akan ada kemajuan yang sama dengan Palau, seiring dengan upaya AS untuk memperkuat dukungan di antara negara-negara kepulauan Pasifik dalam menghadapi persaingan dengan Cina.
Yun mengatakan pada hari Senin (15 Mei) bahwa perjanjian Compact of Free Association (COFA) dengan Mikronesia akan ditandatangani pada tanggal 22 Mei dalam sebuah upacara di Papua Nugini, yang dihadiri oleh Presiden AS Joe Biden.
Washington pertama kali mencapai kesepakatan COFA pada tahun 1980-an dengan Mikronesia, Palau, dan Kepulauan Marshall. AS tetap bertanggung jawab atas pertahanan negara-negara tersebut dan memberikan bantuan ekonomi, sebagai imbalannya AS mendapatkan akses eksklusif ke petak-petak strategis yang luas di Pasifik.
Memperbaharui perjanjian COFA telah menjadi bagian penting dari upaya AS untuk menentang upaya Cina memperluas pengaruhnya di Pasifik.
Yun mengatakan bahwa ia telah menandatangani perjanjian tersebut dengan rekan negosiasinya, Leo Falcam, dan akan menandatanganinya secara resmi minggu depan di Port Moresby di sela-sela pertemuan puncak kedua antara Amerika Serikat dan para pemimpin negara kepulauan Pasifik.
“Ini benar-benar kesepakatan yang sudah selesai,” katanya menambahkan: “Saya (sekarang) akan pergi ke Palau. Di sana saya berharap dapat membuat kemajuan serupa.”
Yun mengatakan dia berharap untuk berada di Kepulauan Marshall dari hari Kamis hingga Minggu, tetapi “ragu” perjanjian COFA dapat diselesaikan saat ini.
Ketentuan COFA yang lama akan berakhir pada tahun 2023 untuk Kepulauan Marshall dan Mikronesia dan pada tahun 2024 untuk Palau.
Biden minggu depan akan menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi negara kepulauan Pasifik, Papua Nugini, setelah KTT G7 di Jepang, menggarisbawahi investasi pemerintahannya di kawasan Pasifik untuk melawan China.
Washington telah menandatangani nota kesepahaman tentang bantuan di masa depan dengan tiga negara COFA. Yun mengatakan bulan lalu bahwa perjanjian “topline” dengan ketiga negara tersebut akan memberi mereka total sekitar US$6,5 miliar selama 20 tahun.
Tahun lalu, lebih dari 100 kelompok aktivis pengawasan senjata, lingkungan, dan aktivis lainnya mendesak pemerintahan Biden untuk meminta maaf secara resmi kepada Kepulauan Marshall atas dampak uji coba nuklir besar-besaran yang dilakukan AS di sana dan memberikan kompensasi yang adil.
Penduduk Kepulauan Marshall masih terganggu oleh dampak kesehatan dan lingkungan dari 67 uji coba bom nuklir AS dari tahun 1946 hingga 1958, termasuk “Castle Bravo” di Bikini Atoll pada tahun 1954 – bom terbesar yang pernah diledakkan oleh AS.
Sumber : CNA/SL