AS Batasi Visa Untuk Pejabat Hong Kong

AS batasi visa untuk Hong Kong
AS batasi visa untuk Hong Kong

Washington | EGINDO.co – Amerika Serikat mengumumkan pada Jumat (29 Maret) bahwa mereka “mengambil langkah-langkah” untuk menerapkan pembatasan visa baru terhadap pejabat Hong Kong yang bertanggung jawab menindak hak asasi manusia di kota di Tiongkok tersebut, beberapa hari setelah undang-undang keamanan nasional yang baru mulai berlaku.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Beijing “terus mengambil tindakan terhadap otonomi tingkat tinggi, lembaga demokrasi, serta hak dan kebebasan yang dijanjikan Hong Kong” selama setahun terakhir.

Tindakan keras ini, katanya, mencakup penerapan “Pasal 23” baru-baru ini, sebuah undang-undang keamanan nasional yang menargetkan pengkhianatan, pemberontakan, spionase dan pencurian rahasia negara, serta kejahatan lainnya.

Menanggapi “penindasan yang semakin intensif” dan pembatasan terhadap “masyarakat sipil, media, dan suara-suara yang berbeda pendapat”, Departemen Luar Negeri “mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa baru terhadap beberapa pejabat Hong Kong”, kata pernyataan itu.

Baca Juga :  Bangun Mindset Petugas Penegakan Hukum, Pilihan Terakhir

Blinken tidak merinci tindakan visa yang akan diambil atau pejabat yang menjadi sasarannya.

Pengumumannya muncul setelah peninjauan tahunan Washington terhadap otonomi Hong Kong, sebuah status yang dijanjikan oleh Beijing ketika Inggris menyerahkan kota itu pada tahun 1997.

“Tahun ini, saya sekali lagi menyatakan bahwa Hong Kong tidak memerlukan perlakuan berdasarkan undang-undang AS dengan cara yang sama seperti undang-undang yang diterapkan di Hong Kong sebelum 1 Juli 1997,” kata Blinken.

Washington sebelumnya telah memberlakukan pembatasan visa dan sanksi terhadap pejabat Hong Kong yang dituduh mengikis hak dan kebebasan yang membedakan kota tersebut dari wilayah Tiongkok lainnya.

Pada tahun 2020, AS juga mencabut status perdagangan khusus pusat keuangan tersebut sebagai respons terhadap penghentian protes pro-demokrasi yang besar dan terkadang disertai kekerasan pada tahun 2019.

Baca Juga :  Jet Tempur China Dekati Pembom B-52 Dalam Jarak 3 Meter

Pemerintah Hong Kong menolak laporan AS, dengan mengatakan bahwa sanksi dan pembatasan visa “bersifat manipulasi politik yang tercela untuk mengintimidasi pejabat yang menjaga keamanan nasional”.

Pemerintah mengatakan dalam pernyataan panjang lebar bahwa kota tersebut tetap otonom dan undang-undang keamanan baru melindungi hak-hak dasar dan kebebasan.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri Tiongkok di Hong Kong “mengecam keras” tindakan terbaru Washington yang mencoreng undang-undang keamanan baru dan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.

Tinjauan tahunan terhadap otonomi Hong Kong adalah “sebuah lelucon yang tidak dibeli oleh siapa pun… dan harus dibuang ke tumpukan sampah sejarah”, kata juru bicara Kantor Komisaris Kementerian Luar Negeri.

Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang luas di Hong Kong pada tahun 2020 untuk meredam protes.

Baca Juga :  AS Cari Dukungan Sekutu Sanksi China Atas Perang Ukraina

Pasal 23, yang mulai berlaku minggu lalu, merupakan undang-undang keamanan nasional tambahan yang menurut para pejabat diperlukan untuk menutup celah keamanan.

Secara terpisah pada hari Jumat, layanan berita yang didanai pemerintah AS, Radio Free Asia, mengatakan telah menutup kantornya di Hong Kong setelah berlakunya undang-undang baru tersebut, dengan alasan kekhawatiran terhadap keselamatan stafnya.

Sumber : CNA/SL

Bagikan :