AS Bantu Senjata US$325 Juta Untuk Ukraina, Termasuk HIMARS

High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS)
High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS)

Washington | EGINDO.co – Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan bantuan militer baru senilai US$325 juta untuk Ukraina pada hari Rabu (19/4) untuk membantu militernya dalam perang melawan Rusia, termasuk amunisi tambahan untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (High Mobility Artillery Rocket Systems/HIMARS), rudal-rudal canggih, dan ranjau-ranjau antitank.

Ini adalah paket keamanan ke-36 untuk Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022, dan membuat total bantuan militer AS untuk pemerintah Kyiv menjadi lebih dari US$35,4 miliar dalam kurun waktu tersebut.

“Paket bantuan keamanan ini mencakup lebih banyak amunisi untuk HIMARS dan peluru artileri yang disediakan AS, serta sistem anti-peluru kendali, senjata ringan, kendaraan pendukung logistik, dan dukungan pemeliharaan yang penting untuk memperkuat pertahanan Ukraina di medan perang,” ujar Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga :  Zelenskyy, Erdogan, Guterres Bertemu 18 Agustus Di Ukraina

HIMARS adalah peluncur rudal yang dipasang di sebuah truk yang dapat menembakkan beberapa peluru kendali secara berurutan. Rudal yang dipasok ke Ukraina memiliki jangkauan hingga 80 km dan pasukan Ukraina telah sukses menggunakan rudal-rudal tersebut untuk menargetkan posisi Rusia.

“Rusia bisa mengakhiri perangnya hari ini. Sampai Rusia melakukannya, Amerika Serikat dan sekutu serta mitra kami akan tetap bersatu dengan Ukraina selama yang diperlukan,” kata Blinken.

Selain amunisi HIMARS, paket tersebut juga mencakup peluru artileri; rudal yang diluncurkan dengan tabung, dilacak secara optik, dan dipandu dengan kawat (TOW); ranjau antitank; peralatan keamanan pelabuhan dan pelabuhan, dan lebih dari 9 juta peluru amunisi senjata ringan, demikian ungkap juru bicara Departemen Pertahanan AS.

Baca Juga :  Dolar Turun Ke Level Terendah Seminggu Akibat Meredanya Trump Trade

Paket ini akan didanai dengan menggunakan Otoritas Penarikan Presiden, atau PDA, yang memberi wewenang kepada presiden untuk mentransfer barang dan jasa dari persediaan AS tanpa persetujuan kongres selama keadaan darurat.

Sumber : CNA/SL

Bagikan :
Scroll to Top