Jakarta | EGINDO.co – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai induk organisasi dunia usaha sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi terus menunjukkan kinerja yang meningkat. Hal ini ditunjukkan melalui sejumlah kontribusi maupun capaian Kadin Indonesia dalam periode kepengurusan 2021-2026. Selain itu, Kadin Indonesia juga hadir dengan inisiatif yang mengedepankan pembangunan ekonomi yang inklusif, kolaboratif dan berkelanjutan.
Dalam siaran pers Kadin yang dilansir EGINDO.co menyebutkan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, Kadin Indonesia merupakan satu-satunya induk organisasi dunia industri dan usaha serta mitra strategis pemerintah yang pembentukannya didasarkan undang-undang (UU), yaitu UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Posisi ini diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. “Bulan Juli ini, tepat tiga tahun sejak saya mendapatkan mandat sebagai Ketua Umum untuk kepengurusan Kadin Indonesia periode 2021-2026. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama melangkah maju dengan berbagai pencapaian yang membanggakan. Sebagai tolak ukur, sudah lebih dari 70% program kerja utama yang dirumuskan dalam Munas VIII tahun 2021 terselesaikan,” katanya.
Arsjad mengatakan tingkat implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) juga terus meningkat setiap tahun. Hasil evaluasi tahun pertama menunjukkan bahwa program yang dirancang pada Rapimnas 2021 terpenuhi lebih dari 50%. Pada Rapimnas 2022, angkanya meningkat menjadi lebih dari 65%, dan hingga setengah tahun Rapimnas 2023, implementasinya sudah mencapai lebih dari 70%.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, turut memaparkan kilas balik perjalanan Kadin Indonesia sejak 2021 hingga Juli 2024 ini, saat induk organisasi tersebut memperkenalkan konsep baru mengenai Kadin yang inklusif dan kolaboratif.
Yukki menambahkan bahwa Kadin Indonesia juga tetap ambil bagian dan menjadi penggerak di berbagai kebijakan baik tingkat nasional. Salah satunya, Kadin berpartisipasi pada KTT Perubahan Iklim Glasgow di COP26 untuk mendorong kebijakan iklim secara global. Beranjak ke tahun 2022, Kadin memperkuat internal organisasi dengan menyempurnakan AD/ART yang secara resmi memperkokoh posisi Kadin sebagai satu-satunya payung dunia usaha di Indonesia. Perubahan AD/ART tersebut disahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam bentuk Keppres 18/2022.
Penguatan organisasi Kadin ini juga membawa semangat baru untuk terus berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Sejumlah langkah konkret yang dijalankan antara lain Gerakan Kemitraan UMKM Naik Kelas dan peluncuran Wiki Wirausaha untuk meningkatkan jumlah wirausaha dan pelaku UMKM. Melalui program ini, lebih dari 600 UMKM telah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya dan lebih dari 200 UMKM telah menyelesaikan pelatihan ekspor bersertifikat.
Selanjutnya pada tahun 2023, Kadin Indonesia meluncurkan buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045 dan menyerahkannya langsung kepada Presiden Joko Widodo, di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Ini merupakan komitmen nyata Kadin Indonesia untuk terus mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang bercita-cita membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Kadin Indonesia juga terus mendorong pemberdayaan UMKM dan perekonomian daerah, diantaranya melalui Kadin Impact Award, ajang apresiasi untuk program-program inovatif Kadin Daerah yang berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat sekitar. Sementara, dukungan Kadin terhadap ekonomi berkelanjutan dan target emisi nol bersih (net zero emission) diwujudkan dengan menyelenggarakan International Sustainability Forum bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Memasuki tahun 2024, Kadin Indonesia mengawali dengan menyelenggarakan “Dialog Capres Bersama Kadin” yang disiarkan secara langsung di televisi. Melalui acara ini, para pasangan calon presiden bisa memaparkan visi misinya di bidang ekonomi yang akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Selama enam bulan pertama tahun ini, Kadin Indonesia juga banyak menjalankan inisiatif advokasi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, antara lain beraudiensi dengan Menteri Perdagangan terkait rencana kebijakan bea masuk produk impor dan penanganan impor ilegal, serta bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia untuk membahas pelemahan nilai tukar rupiah.@
Rel/fd/timEGINDO.co