APP Group di IES 2025; Perbedaan Pemahaman antara Perusahaan di Indonesia, Keberlanjutan Bisnis

Elim Sritaba, Chief Sustainability Officer Asia Pulp & Paper Group. (Foto: Paulus Tamie)
Elim Sritaba, Chief Sustainability Officer Asia Pulp & Paper Group. (Foto: Paulus Tamie)

Jakarta | EGINDO.com – Terjadi perbedaan tingkat pemahaman antara perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), mengenai pentingnya keberlanjutan bagi bisnis.

Hal itu diungkapkan Elim Sritaba, Chief Sustainability Officer Asia Pulp & Paper (APP) Group pada Indonesia Economic Summit (IES) 2025 yang dibuka Arsjad Rasjid, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan mantan Wapres RI Boediono yang digelar selama dua hari di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 18 hingga 19 Februari 2025.

IES 2025 dengan lebih dari 1.500 peserta dari 48 negara dan dihadiri 350 peserta dari berbagai perusahaan termasuk Paper Excellence perwakilan yang ada di Indonesia menampilkan para penelis dari berbagai perusahaan di Indonesia.

Panelis dari Asia Pulp & Paper (APP) Group melihat keberlanjutan bagi bisnis di Indonesia masih terdapat tingkat pemahaman yang berbeda antara perusahaan besar dengan usaha kecil dan menengah.

Menurut Chief Sustainability Officer Asia Pulp & Paper (APP) Group, Elim Sritaba terdapat perbedaan tingkat pemahaman antara perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), mengenai pentingnya keberlanjutan bagi bisnis dan operasional mereka. “Perusahaan besar seperti APP dapat berperan dengan memberikan edukasi kepada UKM mengenai risiko dan kerugian tersembunyi jika bisnis mereka tidak berdasarkan prinsip keberlanjutan,” katanya menegaskan.

Sementara itu sebagaimana diketahui bahwa sumber daya hijau Indonesia, yang hadir dalam berbagai bentuk termasuk keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, berpotensi mendukung tujuan Pemerintah Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Hal ini disampaikan pada sesi bertajuk Kebijakan dan Inisiatif untuk Mempercepat Pertumbuhan Hijau Indonesia pada Indonesia Economic Summit 2025.

Tentang hal itu Satya Tripathi, Sekretaris Jenderal Aliansi Global untuk Planet Berkelanjutan (GASP) mengatakan Indonesia memiliki potensi yang signifikan bagi Indonesia dalam menjalankan strategi pertumbuhan hijau yang akan menghasilkan pertumbuhan yang mantap, stabil dan berkelanjutan, menghasilkan kekayaan dan kesejahteraan bagi 270 juta penduduknya. “Indonesia juga memiliki kekuatan bawaan untuk memanfaatkan kekuatan pasar karbon, yang akan menguntungkan masyarakat yang berada di lapisan terbawah piramida ekonomi,” kata Satya.

Namun, tantangan utama bagi Indonesia adalah masih banyaknya manfaat ekonomi nyata dari jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati yang belum diperhitungkan dalam pengukuran PDB konvensional. Indonesia berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. Presiden Prabowo Subianto, dalam forum G20, mengaku optimis Indonesia dapat mencapai emisi nol bersih sebelum tahun 2050 dan berjanji untuk menghentikan sekitar 75 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan energi terbarukan.

Sedangkan Kearney dalam laporan tahun 2024 bertajuk ‘Indonesia Pathway to Net Zero 2060’ mengatakan bahwa Indonesia memerlukan investasi sebesar $2,4 triliun untuk mencapai Net Zero pada tahun 2060, yang sebagian besar akan digunakan untuk meningkatkan produksi energi terbarukan untuk memenuhi 100% konsumsi listrik pada tahun 2060 dari 15% pada tahun 2020.

Peter Kennedy, Chief Investment Officer Global Fund for Coral Reefs, menyampaikan sentimen serupa mengenai potensi hijau Indonesia dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia adalah menarik investasi awal yang akan membantu mengurangi risiko proyek-proyek lingkungan hidup, sehingga lebih banyak dana yang dapat masuk untuk membiayai proyek-proyek tersebut.

Selanjutnya Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengatakan potensi hijau yang dimiliki Indonesia juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Namun untuk mewujudkan potensi tersebut memerlukan banyak upaya baik dari Pemerintah dengan memberikan insentif maupun dari pihak swasta dengan mengambil inisiatif.

Sejalan dengan itu Arcandra Tahar, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mendesak agar Indonesia berhati-hati dalam menerapkan strategi pertumbuhan ramah lingkungan di tengah meningkatnya sentimen untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi domestik dibandingkan inisiatif lingkungan hidup global di negara-negara utama seperti Amerika Serikat. Arcandra Tahar melihat masa depan di mana bahan bakar fosil dan non-fosil dapat bekerja sama, bukan saling mengalahkan dan bersaing.@

FD/PT/timEGINDO.com

 

Scroll to Top