Jakarta|EGINDO.co Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menilai imbauan pemerintah terkait penerapan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari per minggu bagi sektor swasta perlu dijalankan secara hati-hati. Menurutnya, kebijakan tersebut sebaiknya tidak bersifat kaku, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan.
Dalam keterangannya pada Rabu (1/4/2026), Shinta menegaskan dunia usaha membutuhkan ruang fleksibilitas agar penerapan WFH tidak mengganggu aktivitas ekonomi, terutama yang berkaitan dengan rantai pasok, distribusi barang, hingga layanan kepada masyarakat.
“Pendekatan yang selektif dan terukur menjadi kunci, dengan tetap memberikan ruang adaptasi bagi perusahaan sesuai kondisi operasionalnya. Implementasi kebijakan juga harus dipastikan tidak menimbulkan disrupsi,” ujarnya.
Sejumlah media nasional seperti detikcom dan Kompas.com juga menyoroti bahwa kebijakan ini muncul sebagai bagian dari langkah antisipatif pemerintah menghadapi tekanan global, termasuk potensi kenaikan harga energi yang dapat berdampak pada konsumsi bahan bakar.
Dari perspektif dunia usaha, kebijakan tersebut dinilai dapat dipahami sebagai upaya membangun kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global yang masih bergejolak. Namun demikian, implementasinya tetap harus mempertimbangkan karakteristik tiap sektor ekonomi.
Shinta menjelaskan, penerapan WFH relatif lebih mudah dilakukan pada pekerjaan yang bersifat administratif atau back office. Sebaliknya, sektor riil seperti industri manufaktur, logistik, perdagangan, hingga industri makanan dan minuman memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada kehadiran fisik tenaga kerja di lapangan.
Selain itu, Apindo mengingatkan pentingnya menjaga produktivitas sektor padat karya dan industri berorientasi ekspor yang menjadi penopang utama perekonomian. Penerapan kebijakan yang tidak tepat berpotensi mengganggu kinerja sektor-sektor tersebut.
Dari sisi kesiapan, pelaku usaha juga menilai infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia masih belum merata. Perusahaan besar di wilayah perkotaan umumnya lebih siap mengadopsi sistem kerja jarak jauh, sementara pelaku usaha lainnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
Adapun dari aspek biaya, WFH dinilai memiliki dua sisi. Di satu sisi dapat mengurangi beban operasional kantor, namun di sisi lain memerlukan investasi tambahan untuk mendukung sistem kerja digital, konektivitas, serta perangkat pendukung lainnya.
Dengan kondisi tersebut, Apindo menilai penerapan WFH secara rutin di seluruh sektor belum dapat dilakukan secara seragam. Pendekatan berbasis kebutuhan dan kesiapan masing-masing perusahaan dinilai menjadi opsi paling realistis untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. (Sn)