Jakarta|EGINDO.co Pemerintah memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih berada dalam posisi yang aman meskipun ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memicu kenaikan harga minyak mentah dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga energi secara berkala untuk mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, stabilitas fiskal Indonesia masih dapat terjaga selama harga minyak mentah tidak melampaui kisaran US$100 per barel.
“Pemantauan dilakukan setiap hari, mingguan, hingga bulanan karena kondisi pasar energi sangat dipengaruhi oleh perkembangan tensi geopolitik global,” ujar Airlangga saat menghadiri Konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar internasional setelah memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi tersebut memicu volatilitas harga minyak karena pelaku pasar mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi dari kawasan Timur Tengah.
Pemerintah menilai, selama harga minyak bertahan di bawah batas psikologis US$100 per barel, APBN masih memiliki ruang yang cukup untuk menyerap tekanan melalui berbagai instrumen fiskal. Pemerintah juga terus mengoptimalkan kebijakan efisiensi energi dan pengendalian subsidi agar risiko terhadap anggaran negara tetap terkendali.
Sejumlah media internasional, termasuk Reuters, melaporkan bahwa meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran membuat pelaku pasar energi mencermati kemungkinan terganggunya distribusi minyak melalui Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling penting di dunia. Sementara itu, Bloomberg juga menyoroti bahwa perkembangan konflik di kawasan tersebut menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga minyak global dan meningkatkan kewaspadaan negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia.
Pemerintah menegaskan akan terus mengevaluasi perkembangan harga minyak dunia serta kondisi geopolitik secara berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan fiskal dan energi dapat disesuaikan dengan cepat apabila tekanan terhadap pasar energi global semakin meningkat, sehingga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat tetap terjaga. (Sn)