Medan | EGINDO.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara bersama Komisi X DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Santika Dyandra Medan, pada Senin (3/8/2026). Pertemuan dalam FGD itu sangat strategis difokuskan untuk memperkuat koordinasi sekaligus merumuskan solusi atas kendala lapangan yang dihadapi petugas sensus di wilayah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Anggota Komisi X DPR RI dr. Sofyan Tan ketika membuka acara BPS Provinsi Sumatera Utara bersama Komisi X DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Santika Dyandra Medan itu menyoroti pentingnya pendataan terhadap kondisi ekonomi Indonesia, tentang aktivitas ekonomi yang tercatat secara administratif.
Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan basis data ekonomi yang lebih akurat sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan dan menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran. “Kita berharap melalui Sensus Ekonomi 2026 maka seluruh kondisi dan potensi ekonomi masyarakat dapat terdata dengan baik sehingga kebijakan pemerintah, termasuk bantuan sosial, benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Bukan itu saja kata Sofyan Tan, Sensus Ekonomi sebagai sarana dalam menentukan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Indonesia. Komisi X DPR RI katanya merupakan mitra dan BPS maka dari itu Komisi X DPR RI bersama BPS ingin memberhasilkan pelaksanaan Sensus Ekonomi dengan baik dan benar karena data yang benar akan memberikan arah pembangunan yang benar.
Menurut dr. Sofyan Tan bahwa bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan murni untuk memotret potensi dan struktur ekonomi, bukan untuk kepentingan pajak. “Masyarakat diharapkan tidak khawatir dan kooperatif, mengingat data yang dikumpulkan aman,” kata Sofyan Tan meyakinkan.
Katanya DPR RI berharap, melalui sisa waktu hingga akhir Agustus, kolaborasi yang kuat dapat mewujudkan data yang 100 persen akurat. Hal itu karena Sensus datanya lebih akurat dibandingkan dengan data survei. Dijelaskannya, kalau survei hanya sebagian saja masyarakat yang masuk dalam survei dengan berbagai pertanyaan, lebih banyak yang tidak masuk atau tidak ikut disurvei. “Beda dengan sensus, semua masyarakat, semua rakyat Indonesia didata maka dari itu datanya lebih baik, lebih akurat dari pada data survei,” katanya.
Sementara itu Kepala BPS Sumatera Utara, Asim Saputra, saat Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Komisi X DPR RI di Hotel Santika Dyandra Medan mengatakan target pendataan sebanyak 5,1 juta unit usaha di Sumut terus dikejar hingga batas akhir pelaksanaan sensus pada 31 Agustus 2026. “Target 5,1 juta, kami sudah menyelesaikan lebih dari 90 persen pendataan. Ini menjadi sensus terberat bagi BPS,” kata Asim Saputra.
Menurutnya, khusus di Kota Medan, lebih dari 85 persen warga dan pelaku usaha telah berhasil didata. Ditambahkannya pendataan juga dilakukan di pusat-pusat perdagangan seperti mal telah berjalan dan dia menargetkan pada 15 Agustus 2026 Sumatera Utara telah mencapai status Merdeka Sensus Ekonomi, sebelum seluruh tahapan pendataan ditutup pada akhir Agustus. “Dengan kegigihan petugas di lapangan, kami optimistis target tersebut dapat tercapai,” katanya menegaskan keyakinannya.@
Fd/timEGINDO.com