Jakarta|EGINDO.co Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp272,9 triliun dalam RAPBN 2027, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan outlook 2026 yang mencapai Rp227,3 triliun. Kenaikan tersebut mencakup subsidi BBM tertentu sebesar Rp28,7 triliun, LPG 3 kilogram Rp114,1 triliun, serta subsidi listrik Rp130,1 triliun.
Meski anggaran subsidi meningkat, pemerintah bersamaan dengan itu menyiapkan langkah pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, termasuk Pertalite. Kebijakan tersebut tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan dukungan sistem registrasi konsumen yang melibatkan Pertamina.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, mengatakan pengendalian Pertalite menjadi salah satu pembahasan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat alokasi subsidi BBM tertentu pada 2027 diproyeksikan lebih terkendali.
“Pada pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi, termasuk salah satunya yang Pertalite,” ujar Ferry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Pemerintah menargetkan penyaluran BBM tertentu pada 2027 sekitar 20,1 juta kiloliter. Pengurangan volume tersebut diarahkan untuk memastikan subsidi lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang memenuhi kriteria penerima.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan RAPBN 2027 yang menempatkan subsidi sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus menjaga efisiensi belanja negara. Pemerintah juga mendorong penyaluran subsidi berbasis data dan registrasi agar potensi salah sasaran dapat ditekan.
Sementara itu, ANTARA melaporkan RAPBN 2027 secara keseluruhan dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun, dengan fokus pada sejumlah agenda prioritas, termasuk penguatan kemandirian energi.
Pemerintah sebelumnya juga menegaskan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak dinaikkan meskipun terdapat tekanan dari harga minyak dan nilai tukar.
Dengan demikian, fokus pemerintah pada 2027 bukan hanya meningkatkan dukungan anggaran energi, tetapi juga memperketat mekanisme penyalurannya. Pembatasan konsumsi dan pemanfaatan data penerima diharapkan dapat menjaga agar subsidi energi tetap memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang berhak sekaligus mengendalikan beban fiskal negara. (Sn)