Taipei | EGINDO.co – Pemerintah Taiwan akan mengusulkan anggaran pertahanan dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah untuk tahun 2027, demikian disampaikan Presiden Lai Ching-te pada hari Senin (17 Agustus), di tengah meningkatnya tekanan militer dari Tiongkok terhadap pulau yang menganut sistem demokrasi tersebut.
Tiongkok memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai pulau tersebut.
Pengumuman dari Taipei ini muncul di saat pemerintah di berbagai belahan dunia meningkatkan belanja pertahanan akibat konflik yang kian memanas serta kekhawatiran yang tumbuh mengenai komitmen Amerika Serikat terhadap kawasan Asia-Pasifik.
“Total anggaran pertahanan tahun depan—yang mencakup anggaran tahunan maupun anggaran khusus—akan melampaui angka NT$1 triliun untuk pertama kalinya, mencapai NT$1,1225 triliun (US$35,2 miliar),” ujar Lai dalam pernyataan yang dirilis oleh Kantor Kepresidenan.
Belanja pertahanan tersebut akan mencakup lebih dari 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), kata Lai.
Taiwan telah meningkatkan belanja pertahanan selama bertahun-tahun dan mengakuisisi persenjataan yang lebih kecil serta lincah, termasuk pesawat nirawak (drone), agar militernya mampu menjalankan strategi perang asimetris melawan Tiongkok.
Di bawah tekanan kuat AS untuk meningkatkan kontribusi anggaran keamanan, pemerintah Lai telah berjanji untuk menaikkan belanja pertahanan hingga mencapai 5 persen dari PDB pada tahun 2030.
Namun, pemerintah Lai berselisih paham dengan partai-partai oposisi Taiwan—yang memegang mayoritas kursi di parlemen—mengenai besaran anggaran untuk memperkuat kemampuan pertahanan pulau tersebut.
Partai oposisi utama Kuomintang, yang mendukung hubungan lebih erat dengan Tiongkok, bersama Taiwan People’s Party, mengesahkan anggaran pertahanan khusus senilai US$25 miliar pada bulan Mei lalu; angka ini memangkas sepertiga dari jumlah yang sebelumnya diusulkan oleh Partai Progresif Demokratik (DPP) pimpinan Lai.
Pihak oposisi mencoret alokasi dana sekitar US$15 miliar yang sedianya akan digunakan pemerintah untuk pengadaan drone dalam negeri serta upaya penguatan pertahanan lainnya.
Saat ini, para anggota parlemen sedang mempertimbangkan usulan tandingan terkait investasi drone bernilai miliaran dolar yang dapat disahkan paling cepat pada minggu ini.
Parlemen telah menyetujui anggaran tahunan pemerintah untuk tahun 2026 pada hari Jumat setelah mengalami penundaan yang memecahkan rekor, dan keputusan ini diambil sesaat sebelum parlemen diperkirakan akan menerima usulan anggaran belanja tahun depan untuk ditinjau. Para legislator oposisi sepakat untuk memangkas anggaran tahun ini sebesar NT$48 miliar, atau sekitar 1,6 persen, hampir delapan bulan setelah rencana belanja pemerintah seharusnya disahkan.
Ini merupakan waktu terlama yang pernah dibutuhkan parlemen untuk mengesahkan anggaran umum tahunan. Parlemen diperkirakan akan menerima anggaran tahun 2027 untuk ditinjau pada akhir Agustus.
Sumber : CNA/SL