Jakarta|EGINDO.co Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran yang lebih besar untuk Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada 2027. Dana yang diproyeksikan mencapai Rp15,37 triliun, meningkat tipis dibandingkan alokasi 2026 yang berada di kisaran Rp15,3 triliun.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, kenaikan anggaran tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mempertahankan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran KIP Kuliah sebesar Rp15,3 triliun untuk membiayai target 1.047.221 mahasiswa penerima. Memasuki tahun 2027, alokasi anggaran diproyeksikan naik menjadi Rp15,37 triliun,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Meski nilai anggarannya bertambah, jumlah penerima yang ditargetkan pada 2027 justru disesuaikan menjadi sekitar 966.623 mahasiswa. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai anggaran tidak secara otomatis diikuti dengan bertambahnya jumlah penerima program.
KIP Kuliah sendiri merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk membantu calon mahasiswa dan mahasiswa dari keluarga miskin maupun rentan miskin agar tetap dapat mengenyam pendidikan tinggi. Program tersebut mencakup jenjang sarjana, sarjana terapan, hingga diploma.
Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menunjukkan bahwa alokasi KIP Kuliah memang mengalami tren peningkatan. Pada 2025, anggarannya mencapai sekitar Rp14,9 triliun, sebelum naik menjadi lebih dari Rp15,3 triliun pada 2026 dengan sasaran 1.047.221 mahasiswa.
Lebih dari 610 Ribu Penerima Telah Lulus
Selain memperluas akses masuk perguruan tinggi, pemerintah menilai keberhasilan KIP Kuliah dapat dilihat dari jumlah penerima yang berhasil menyelesaikan pendidikan.
RRI melaporkan, sejak program tersebut diluncurkan pada 2020 sebagai kelanjutan dari Bidikmisi, lebih dari 610 ribu mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan. Rinciannya, 526.928 penerima telah lulus dari jenjang sarjana atau sarjana terapan, sedangkan 83.561 lainnya menyelesaikan pendidikan diploma.
Program ini juga menjangkau mahasiswa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pada 2026, sebanyak 85.390 mahasiswa dari wilayah 3T tercatat sebagai penerima KIP Kuliah.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa bantuan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesempatan pendidikan tinggi di berbagai daerah.
Bagian dari Prioritas Anggaran Pendidikan
Kebijakan mempertahankan anggaran KIP Kuliah sejalan dengan arah RAPBN 2027 yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pemerintah. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2027, atau meningkat 13,9 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp720,8 triliun.
Kementerian Keuangan juga menyebut KIP Kuliah sebagai salah satu program yang masuk dalam prioritas belanja pendidikan 2027, bersama Program Indonesia Pintar, Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, serta berbagai program peningkatan kualitas pembelajaran.
Antara News turut mencatat bahwa besarnya anggaran pendidikan 2027 merupakan bagian dari pemenuhan amanat konstitusi yang mengharuskan pemerintah memprioritaskan sedikitnya 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.
Investasi SDM Jangka Panjang
Dari perspektif ekonomi, keberlanjutan KIP Kuliah tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan kepada mahasiswa kurang mampu. Program tersebut juga dapat dipandang sebagai investasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Akses pendidikan tinggi yang semakin terbuka diharapkan dapat meningkatkan peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi membantu mengurangi kesenjangan sosial sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Pemerintah juga menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda menuju Indonesia Emas 2045. Dengan pendidikan tinggi yang lebih inklusif, mahasiswa dari keluarga kurang mampu diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan studi, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi.
Di sisi lain, penyesuaian target penerima pada 2027 menjadi 966.623 mahasiswa membuat ketepatan sasaran semakin penting. Sistem seleksi dan verifikasi penerima perlu terus diperkuat agar anggaran yang tersedia benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi kriteria.
Kemdiktisaintek sendiri telah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu rujukan dalam memastikan kelayakan dan tingkat kesejahteraan pendaftar KIP Kuliah.
Dengan demikian, tambahan anggaran KIP Kuliah pada 2027 bukan sekadar peningkatan nominal belanja pemerintah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi memperluas akses pendidikan tinggi, menjaga mobilitas sosial masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus membangun kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. (Sn)